Yafeti K. Jaya Mendrofa : Pihak RSUD Gunung Sitoli Telah Taat Aturan Serta Melengkapi Perizinan

Gedung RSUD Gunungsitoli milik Pemerintah Kabupaten Nias, satu-satunya rumah sakit rujukan regional di Kepulauan Nias, kini kekurangan ruang rawat inap dan butuh segera dibangun Gedung tambahan. 


Gunung Sitoli I Faktaonline.net -  Legalitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli milik Pemerintah Kabupaten Nias yang berada di wilayah Kota Gunungsitoli diduga tidak memiliki IPAL, AMDAL, Incenerator, IMB dan Izin lainnya,masih menjadi perbincangan warga net.
Menurut pengakuan pihak RSUD Gunungsitoli beberapa izin dimaksud sudah diajukan permohonan kepada Pemko Gunungsitoli, namun hingga kini belum dikeluarkan dengan alasan yang tak jelas.
Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan dan Teknologi Kedokteran RSUD Gunungsitoli Yafeti K. Jaya Mendrofa, SE dijumpai wartawan Faktaonline.net (Kamis, 15/2)
Dijelaskan Yafeti, bahwa RSUD Gunungsitoli dari awal telah berupaya untuk taat aturan dengan melengkapi seluruh perizinan terkait operasional Rumah Sakit maupun IMB pada pembangunan gedung baru RSUD Gunungsitoli," namun hingga kini Izin Lingkungan atas dokumen AMDAL untuk memperoleh IMB belum dikeluarkan Pemko. “ sebutnya.
"Kita sudah memiliki Izin Lingkungan untuk Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang diterbitkan oleh Walikota Gunungsitoli dan Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumut. Sementara untuk Dokumen AMDAL Pengembangan RSUD Gunungsitoli sudah keluar pada tangal 19 Desember 2017 kemarin " Jelas Yafeti kembali.
Saat ini kita sedang menunggu penerbitan Izin Lingkungan atas dokumen AMDAL oleh Bapak Walikota Gunungsitoli sebagai salah satu syarat untuk mengurus IMB”, Ungkap Yafety. Dibeberkannya, dengan adanya DELH RSUD Gunungsitoli, Walikota Gunungsitoli telah menerbitkan izin lingkungan pada tangal 30 Oktober 2017 lalu, namun pihaknya baru menerima pada tangal 15 Januari 2018 kemarin.
Menurut Yafeti RSUD Gunungsitoli selama ini sudah memiliki IPAL sebagaimana salah satu persyaratan mutlak RS dalam mengelola limbah cair, sebelum dialirkan ke drainase. “Kalau untuk izin IPAL, kita sudah mengajukan ke Dinas LH Kota Gunungsitoli dan telah disurvei untuk mengetahui kelayakan IPAL RSUD Gunungsitoli.
" Memang saat ini kita belum memiliki Incinerator, namun untuk pengelolaan Limbah B3, kita sudah memiliki TPS Limbah B3, izinnya juga sudah kita ajukan ke Dinas LH Kota Gunungsitoli dan telah disurvei pada tanggal 7 Februari 2018 bersamaan dengan pengecekan keberadaan IPAL,” Ungkap Yafety.
Selama ini RSUD Gunungsitoli dalam mengelola Limbah B3 dengan menyimpan di TPS Limbah B3 sebelum di serahkan ke Transporter (pengangkut limbah berizin) untuk dimusnahkan oleh Pengumpul/pemanfaat/pemusnah Limbah B3. Dia juga mengaku pihaknya siap membeberkan bukti-bukti jika RSUD Gunungsitoli telah bekerjasama dengan Transporter selama ini, Pungkasnya. Menurut Yafeti, pembangunan gedung RSUD Gunungsitoli sama sekali tidak bertentangan pada Perda Kota Gunungsitoli nomor 7 tentang bangunan gedung yang sudah di buat oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli sebab jauh sebelum Perda tersebut diterbitkan pembangunan gedung RSUD Gunungsitoli sudah kian berjalan, manakah mungkin Perda tersebut serta merta berlaku surut. Kata Yafety heran.
Untuk diketahui RSUD Gunungsitoli milik Pemerintah Kabupaten Nias ini, beberapa waktu lalu telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional di Kepulauan Nias, sehingga pasien rumah sakit membludak dan kekurangan ruang rawat inap. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Nias telah memulai pembangun penambahan gedung baru. Pembangunan RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias ini, direncanakan siap pada tahun 2019 mendatang, nantinya akan memiliki ruang perawatan sebanyak 204 tempat tidur, ruang perawatan ICU 26 tempat tidur, kamar operasi 6 ruangan, ruang perawatan hemodialisis 21 tempat tidur/mesin, akan tersedia ruangan perawatan NICU/PICU/ICCU dan juga tersedia 17 ruang poliklinik spesialis/sub spesialis serta fasilitas perpakiran yang mampu menampung 80 unit kendaraan roda 4. (adi).

GOW Deliserdang Periode 2018 - 2023 Dilantik,Wanita Memiliki Peranan Penting dalam Kehidupan


Deliserdang I Faktaonline.net - Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Deli Serdang priode 2018-2023 dilantik Bupati Deli Serdang melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik dr. H Aida Harahap, Kamis (15/2) di Gedung Balairung Pemkab Deli Serdang. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 005 tahun 2018 tentang Pengesahan Pengurus GOW Kabupaten Deli Serdang 2018-2023, sebagai Ketua Ny Hj Sri Rahmawati Barus, Sekretaris Ny Yulita Hasnaini Hatta SE dan Bendahara Ny Hj Poniah Siregar serta dibantu bidang bidang lainnya. Pelantikan tersebut dihadiri Ketua BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) Prov Sumut Hj Kemalawati, Wakil Ketua TP.PKK Deli Serdang Ny H Asdiana Zainuddin Mars, Ketua Dharmawanita Persatuan Ny. Herawati Darwin Zein dan Segenap organisasi wanita yang tergabung dalam kepengurusan GOW.
Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik dr. Aida Harap mengatakan bahwa seorang wanita memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan, baik dalam keluarga maupun dalam melayani masyarakat yang bertujuan untuk memberikan dorongan terhadap kaum wanita dalam meningkatkan kedudukan dan peran sertanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. GOW harus ikut berjuang bergerak dan melangkah bersama-sama dengan pemerintah didalam mensukseskan pogram-program pembangunan melalui berbagi aktivitas sperti yang telah dilakukan selama ini baik di bidang sosial, pendidikan dan lainya demi terwujudnya kesejateraan seluruh masyarakat dengan peningkatan kualias hidup. Dan harapan kedepanya keberadaan organisasi ini dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya bagi seluruh masyarakat di daerah ini
Sementara Ketua GOW kabupaten Deli Serdang yang baru dilantik Ny. Hj. Sri Rahmawati Barus, menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang tulus kepada ibu penasehat GOW Kabupaten Deli Serdang yang selalu mendukung setiap kegiatan seraya menambahkan bahwa GOW merupakan organisasi wanita yang tidak menyampingkan fungsi dan kewajiban untuk melayani suami dan keluarga, GOW juga dapat menjadi team work yang solid dan responsif terhadap perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. (DS 01).

Darma Wijaya : ASN Harus Jadi Tauladan Bagi Masyarakat Dengan Beralih Menggunakan Gas Non Subsidi


Sergai I Faktaonline.net - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menggelar Sosialisasi Konversi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg menjadi Bright Gas 5,5kg non subsidi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemkab Sergai bertempat di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu (14/2).
Sosialisasi dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Darma Wijaya yang turut dihadiri perwakilan Pertamina Divre I Sumut Ahmad Yudistira, para kepala OPD, Camat dan ASN Sergai serta para pengusaha dan agen LPG yang ada di Kabupaten Sergai.
Dalam sambutannya sekaligus membuka sosialisasi Wabup Darma Wijaya menyampaikan bahwa program kebijakan pemerintah mengkonversi LPG sebagai bentuk penghematan melalui diversifikasi energi yang bertujuan mendistribusikan LPG tepat sasaran sehingga kebutuhan akan LPG 3 Kg dapat dirasakan masyarakat non miskin beralih menggunakan LPG non subsidi.
Lebih lanjut ditambahkan Wabup Darma Wijaya bahwa Pemkab Sergai telah mengeluarkan surat edaran Nomor 18.4/ 541/ 5334/ 2017 tentang penggunaan LPG tabung 3 Kg tepat sasaran kepada semua ASN dan kelompok usaha dengan kriteria tertentu agar segera beralih menggunakan gas LPG non subsidi.
 "Saya ingin mengingatkan kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir bahwa kesadaran untuk tidak mengambil hak orang miskin dengan ikut menjadi bagian dari pembangunan masyarakat yang lebih baik, harus kita tanamkan dalam hati dan diekspresikan dengan perbuatan yang baik pula. Dengan menggunakan LPG non subsidi kita turut andil dalam mensukseskan program pemerintah mengenai LPG yang tepat sasaran,” kata Darma Wijaya.
Wabup juga mengajak semua ASN maupun masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke atas untuk beralih menggunakan LPG non subsidi, kita harus bisa menjadi tauladan dan contoh dilingkungan kita sendiri. Oleh karenanya bagi kita semua yang hadir harus berperan dalam menyampaikan program konversi LPG 3 Kg menjadi 5,5 Kg Bright Gas non subsidi kepada para masyarakat yang masuk dalam kategori non miskin,
” Jika kita semua kompak maka beban yang berat sekalipun akan terangkat, " ungkap Wabup. Sebelumnya Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sergai Drs. Benny Saragih, MM menyampaikan bahwa kegiatan ini terlaksana sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 104/2007 dan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 yang di tindaklanjuti oleh Bupati Sergai. Konversi ini bertujuan agar penyaluran dan pendistribusian LPG di Sergai berjalan lancar, tepat sasaran dan masyarakat non miskin beralih ke LPG non subsidi. "Disini kami juga menyediakan kompor gas geratis kepada para ASN atau masyarakat non miskin yang membeli dan beralih kepada LPG non subsidi. Pembelian Bright Gas 5,5 kg kami sediakan dengan tiga pilihan, membawa dua tabung kosong 3 kg dapat membeli dengan harga Rp. 106.000, membawa satu tabung kosong Rp. 216.000 dan jika tidak membawa tabung kosong 3 kg dapat membeli Bright Gas +isinya Rp. 325.000," jelas Benny.(Putra)

KPU Sumut Gelar Kampanye Damai Pilgubsu 2018


Medan I Faktaonline.net - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara mengelar acara kampanye damai secara resmi yang diikuti pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dengan diawali pagelaran Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 di pelataran parkir Taman Budaya Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Minggu (18/2) pagi.
Calon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Nomor urut 1 tiba sekitar pukul 08.30 WIB beserta rombongan dari Tim Kampanye, Relawan dan Partai Pengusung.
Selanjutnya tiba pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dari nomor urut 2, suasana langsung membaur dan penuh keakraban saat masing-masing pasangan calon saling berpelukan dan bergandengan tangan sebagai bentuk persaudaraan dan demokratis dalam persaingan di Pilkada Sumut 2018.
Selain deklarasi kampanye damai, acara ini juga dirangkai dengan berbagai kegiatan, seperti pembacaan puisi, hiburan stand up comedy, dan pawai mobil hias dari tim pasangan calon melintasi sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Halan HM Said, Merak Jingga, Putri Hijau, Adam Malik, Maulana Lubis, Raden Saleh Balai Kota dan kembali ke Jalan Perintis Kemerdekaan.
Dalam kesempatan ini, agenda Pilkada Damai 2018 ini juga turut dihadiri langsung Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, seluruh Komisioner KPU Sumut, Komisioner Bawaslu Sumut, dan pengamanan dari pihak Kepolisian.
Seusai acara, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea kepada media mengatakan bahwa jadwal kampanye selanjutnya telah tertuang dalam Keputusan KPU Sumut Nomor 52/PL.03.4-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan pembagian zona kampanye ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan tim paslon
" kalau soal tempat kampanye dan bentuk kampanye sesuai dengan jadwal adalah pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka silahkan ditentukan sendiri tempat dan lokasinya selama tidak bertentangan dengan peraturan dan yang paling penting diberitahukan kepada kami (KPU Sumut) Bawaslu dan Kepolisian, sementara untuk jadwal kampanye rapat umum dan debat publik akan diatur dengan jadwal tersendiri" ujar Mulia
Adapun dalam Lampiran Keputusan KPU Sumut Nomor 52/PL.03.4-Kpt/12/Prov/II/2018, menyatakan dimulainya jadwal kampanye sejak 19 Pebruari s/d 23 Juni 2018 di bagi kedalam dua zona. Zona I (Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Binjai, langkat, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Simalungun, Asahan, Tanjung Balai, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Dairi, Pakpak Barat dan Karo). Zona II (Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, Tapanuli Tengah, Sibolga, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan). (amd)

Walikota Medan Buka Raker Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Kota


Medan I Faktaonline.net - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi membuka Rapat Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 2018 di Hotel Grand Aston Medan, Rabu (14/2).
Selain ingin mewujudkan pelaksanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018 secara tepat waktu dan sasaran serta berkualitas, rapat ini juga dilakukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan kota dan penetapan kinerja sebagaimana yang direncanakan.
Di samping itu melalui rapat yang dihadiri Wakil Wali kota Ir H Akhar Nasution MSi, Sekda Kota Medan Ir H Syaiful Bahri Lubis, asisten, pimpinan OPD, kepala bagian, camat, lurah dan UPT, Wali kota juga berharap agar rapat ini dapat membangun koordinasi yang baik untuk menyusun langkah-langkah strategis pelaksanakan program maupun kegiatan tahun 2018 agar sesuai yang direncanakan. Oleh karenanya Wali Kota menegaskan, seluruh peserta rapat agar mengikuti rapat ini dengan sebaik-baiknya sehingga semua memahami target dan sasaran yang diinginkan, termasuk mengenali hambatan yang mungkin dihadapi terhadap program maupun kegiatan yang akan dikerjakan sehingga dapat dilakukan antisipasi ke depan.
 “Jadi rapat ini sangat penting, bukan sebatas seremonial. Apalagi dalam rapat ini ada evaluasi yang dilakukan sekalian penilaian atas kinerja yang telah kalian lakukan selama ini. Dengan demikian akan diketahui apakah saudara-saudara mampu atau tidak menduduki jabatan saat ini,” kata Wali Kota. Ditegaskan Wali Kota, penilaian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) saat ini juga tidak akan semudah sebelumnya. Untuk ke depan, ungkapnya, penilaian harus berdasarkan hasil capaian kinerja yang telah dilakukan.
“Apabila tidak memenuhi capaian kinerja, maka harus dievaluasi karena ini sesuai dengan fakta integritas yang telah saudara tandatangani pada saat pegambilan sumpah jabatan!” tegasnya.
Dalam rapat yang dihadiri sekitar 700 peserta, Wali Kota kemudian mengajak seluuruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dan selalu menggunakan hati nurani. Kemudian membangun komunikasi timbal balik yang sehat di tengah-tengah masyarakat serta selalu menyapa masyarakat secara langsung.
 “Yang lebih penting lagi, turun ke lapangan dan ayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hal ini akan memperbaiki citra birokrasi di tengah-tengah masyarakat!” ungkapnya.
Dalam rapat itu Wali Kota selanjutnya minta kepada sleuruh OPD agar menyusun langkah-langkah strategis guna melaksanakan tugas-tugas pendapatan daerah dan belanja daerah, supaya realisasinya selaras dengan APBD yang sudah ditetapkan. Jika target pendapatan daerah tidak tercapai, maka belanja daerah akan sangat terganggu karena pendanaannya tidak mencukuti. Oleh karenanya Wali kota menegaskan, OPD harus berupaya memenuhi target pendapatan daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD.
“Tugas pokok OPD melaksanakan APBD secara optimal sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari pembangunan kota yang diselenggarakan,” ujarnya.
Guna mewujudkan hal itu, Wali Kota minta kepada seluruh OPD bekerja secara terfokus dan sesuai tupoksi masing-masing. Digarisbawahi Wali Kota, OPD jangan sekalipun memikirkan hal-hal lain di luar tupoksinya.
 “ Ingat, masyarakat luas juga mengamati dan terus mengawasi hasil kinerja kita!” tegasnya. Selanjutnya Wali Kota dalam rapat itu menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu dikritisi terkait hasil kerja pembangunan yang belum maksimal dan perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit. Selain bidang pendidikan sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan,
Wali kota juga menyoroti tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bagi rumah sakit pemerintah, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) yang dinilai belum memenuhi standard.
 “Lakukan upaya percepatan dan keterpaduan dalam pelaksanaannya. Pembangunan dan Pengembangan RSUD Dr Pirngadi melalui Sekma KPBU adalah salah satu yang perlu didukung semua OPD, serta tindak lanjut pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Medan Utara yang tertunda beberapa tahun. Ini perlu perhatian kita untuk melakukan langkah penyelesaian,” paparnya. Kemudian terkait penanggulangan kemiskinan, Wali Kota minta agar dipersiapkan langkah-langkah koordinasi, termasuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkualitas. Untuk pembangunan ekonomi, Wali Kota mengatakan ada beberapa yang harus diperhatikan seperti penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, peneingkatan produktifitas masyarakat dan pengembangan UKM serta promosi investasi.
 “Saya juga minta dilakukan peningkatan kecukupan pangan bagi masyarakat penanganan rumah tangga rawan pangan, anak kurang asupan pangan, ibu hamil dan menyusui dan lansia rewan pangan dan gizi. Saya minta segera lakukan percepatan terhadap pelaksanaannya,” tegasnya.
Di bidang pembangunan infrastruktur kota guna meningkatkan fungsi jalan dan mengatasi kemacetan, Wali kota Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan melakukan pengaspalan sampai batas trotoar yang ada. Lalu pengerjaan draianase harus diikuti pemasangan inlet dan saringan control box dan main hole. Khusus untuk trotoar, Wali Kota menginstruksikan agar segera lakukan koordinasi lintas OPD untuk peningkatan fungsi trotoar. Sebab, trotoar di into kota yang telah selesai dibangun masih banyak yang tidak dapat dipergunakan pejalan kaki karena berubah fungsi kepada hal yang tidak sebenarnya seperti tempat parkir dan berjualan.(red)

Gubsu Erry Berharap Guru Honorer Dapat Perhatian Pemerintah Pusat


Medan I Faktaonline.net - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) DR Ir HT Erry Nuradi MSi berharap guru-guru honorer mendapat perhatian dari pemerintah pusat terutama yang sudah lama mengabdi. Hal itu disampaikan Gubsu pada saat menerima audiensi Forum Koordinator Guru Honorer K2 (FHK21) Sumatera Utara di rumah dinas Gubernur Jalan Jendral Sudirman Medan,Selasa (13/2/2018) petang.
 Gubsu Erry turut didampingi oleh Staf Ahli Gubernur Amran Utheh, Kepala BKD Sumut Kaiman Turnip, Sekretaris Diknas Rifai Bakri Tanjung serta Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala menerima rombongan FHK21 Sumut yang dipimpin Ketua FHK21 Sumut,Drs Andi Surbakti bersama sejumlah anggota lainnya dan mereka didampingi dua anggota DPRD Sumut T Aisah Ritonga SE. MK, Ahmadan Harahap S.Ag
Pada kesempatan itu Gubsu Erry, mengatakan,sejauh ini Pemprovsu sudah memberi perhatian kepada guru-guru honorer meski sebatas BPJS kesehatan dan peningkatan kesejahteraan honorer melalui penambahan gaji dari APBD Sumut.
Kendati demikian Gubsu juga berharap kebijakan pemerintah pusat yang mengangkat tenaga honorer kesehatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga bisa dilakukan kepada guru-guru honorer. Terutama guru yang sudah puluhan tahun mengabdi. “Pengangkatan guru-guru honorer khususnya sudah mengabdi belasan tahun bisa menjadi apresiasi kepada para pahlawan tanpa jasa tersebut. Mereka sudah mendidik generasi bangsa,”paparnya.
Ironisnya, lanjut Gubsu, sampai sekarang tidak ada payung hukum yang mengatur tentang keberadaan guru-guru honorer. Kendati demikian Gubsu mengatakan Pemprovsu selalu berkonsultasi ke Menteri Pendidikan Republik Indonesia tentang permasalahan guru di Sumut termasuk guru-guru honorer.
" Namun ada tiga hal kebijakan yang dapat diberikan kepada guru-guru honorer khususnya untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di antaranya dana BOS bisa digunakan untuk membayar gaji, sumbangan siswa melalui komite sekolah dan APBD tapi kesemuanya harus memiliki dasar hukum " sebut Gubsu.
Sementara Ketua FHK 21 Sumut,Drs Andi Surbakti menyatakan tujuan mereka beraudiensi kepada Gubsu selain mengundang pada acara silaturahmi acara Akbar Guru Honorer se Sumatera Utara yang akan dihadiri 2000 perwakilan guru honorer dan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018 di Kabupaten Mandailing Natal.
Ditambahklan Andi,selain itu kedatangan mereka juga menyongsong kebijakan pemerintah pusat bersama DPR RI dalam menyelesaikan guru honorer menjadi ASN juga sesuai dengan revisi Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang ASN .
 “Kita berharap agar pemerintah pusat dapat memperhatikan nasib guru honorer dan mengangkat menjadi ASN sama seperti tenaga kesehatan (honorer K2) ,”paparnya.
Kemudian Andi mewakili para guru honorer mengucapkan terimakasih atas perhatian Gubsu dengan menambah gaji sebagi peningkatan kesejahteraan melalui APBD Sumut juga pemberian BPJS kesehatan.
Menurutnya pengabdian guru honorer tidak jauh berbeda dengan para tenaga kesehatan baik yang bertugas di kota terlebih didaerah perdesaan.
 “Mereka yang di pedesaan hingga didaerah terpencil banyak yang mendapat honor minim tapi mereka ikhlas menjalankan tugas sebagai mencerdaskan generasi bangsa“ ujarnya. (red)

PANGDAM I/BB : Tingkatkan Profesionalitas Dan Produktifitas Pemimpin


Medan I Faktaonline.net - Panglima Kodam (Pangdam) I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri memimnpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Ajudan Jenderal Kodam I/Bukit Barisan dari Kolonel Caj Drs. Herry Suhardi kepada Kolonel Caj Anang Tjahyono, S.E., M.M,sekaligus pelepasan Kolonel Ckm dr. Muhammad Irsan, Sp.M.yang menjabat sebagai Pamen Puskesad,di Serambi Kehormatan Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan,Rabu (14/2/2018).
Di kesempatan tersebut, Pangdam I/BB menyampaikan Sertijab merupakan realisasi dari Pembinaan Organisasi dan Pembinaan Personel di lingkungan TNI AD dan juga sebagai momentum yang paling berharga dalam pengembangan karier dengan tugas dan tanggung jawab yang variatif.
" Hal ini dapat memberikan ruang pengabdian untuk berbuat yang terbaik bagi Bangsa dan Negara khususnya Kodam I/BB " sebut Pangdam I/BB.
Dilanjutkan Pangdam,melalui Sertijab ini, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas, profesionalitas dan produktivitas kepemimpinan dalam mengembangkan managemen organisasi yang lebih efektif dan efisien guna bagi kemajuan TNI AD khususnya Kodam I/BB.
" Sebagaimana visi dan misi Panglima TNI untuk mewujudkan TNI yang profesional, modern dan tangguh, diperlukan implementasi proses rekrutmen yang bersih, transparan, humanis dan bebas KKN " imbuh Pangdam kembali.
Selanjutnya,Pangdam I/BB juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kolonel Caj Drs. Herry Suhardi beserta istri menjabat sebagai Staf Khusus Dirajenad dan sebelumnya menjabat Kaajendam I/BB yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan karya terbaik untuk mendukung tugas pokok Kodam I/BB.
" Seterusnya,diucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kolonel Caj Anang Tjahyono, S.E., M.M,beserta istri sebagai Kaajendam I/BB yang sebelumnya menjabat sebagai Kaajendam Jaya dan diharapkan dapat memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan yang baru serta mampu menjawab tantangan tugas ke depannya " ujar Pangdam I/BB..
Hadir dalam acara tersebut Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Para Staf Ahli Pangdam I/BB, Staf Khusus Pangdam I/BB, Para Asisten Kasdam I/BB dan Para Kabalakdam I/BB, LO TNI AL dan TNI AU, Danbrigif 7/RR dan Para Dansat BS Sewilayah Medan serta Ketua Persit KCK Daerah I/BB beserta Pengurus.(red)