Home » » Anggota Komisi C DPRD SU Pertanyakan Jumlah Valid Kendaraan Bermotor di SUMUT

Anggota Komisi C DPRD SU Pertanyakan Jumlah Valid Kendaraan Bermotor di SUMUT

Written By Faktaonlline.net on Thursday, January 12, 2017 | Thursday, January 12, 2017

ACARA RDP  - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumut dengan Ditlantas Poldasu dan BPPRD) Pemprov Sumut di gedung dewan Jalan Imam Bonjol No.5 Medan, Selasa (10/1/2017).

Medan,faktaonline.net - Kalangan Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara hingga kini terus mempertanyakan selisih jumlah kendaraan bermotor di daerah ini. Dewan mengultimatum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemprov Sumut, Ditlantas Poldasu dan Jasa Raharja untuk duduk bersama mensinkronkan data valid jumlah kendaraan di Sumatera Utara dituntaskan di tahun 2017.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumut dengan Ditlantas Poldasu dan BPPRD Pemprov Sumut di gedung dewan Jalan Imam Bonjol No.5 Medan, Selasa (10/1/2017).
Anggota Komisi C dari Fraksi PAN, Muslim Simbolon dihadapan Direktur Lalulintas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso dan Kepala BPPRD Sarmadan Hasibuan meminta persoalan data valid jumlah keseluruhan kendaraan bermotor di Sumatera Utara harus selesai tahun 2017.
“Saat ini kita harus sepakat dulu untuk tahun 2017 seluruh data kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat harus selesai tahun ini, karena selama ini yang menjadi persoalan adalah tidak sinkronya data Dinas Pendapatan (Sekarang BPPRB, PT Jasaraharja dan Ditlantas Poldasu),” katanya.
Menurut Muslim beberapa tahun belakangan selisih data antara ketiga instansi ini menimbulkan kecurigaan tersendiri kepada dinas terkait yang menangani persoalan ini. Sebab bagaimanapun data valid ini sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh Pendapatan Hasil Daerah (PAD).
“Karena selama ini anggota DPRD Sumut ada menerima laporan dari BPPRD bahwa banyak kendaraan yang hilang, ditarik leasing namun pajaknya tidak dilakukan pembayaran namun jumlahnya tetap terhitung dicataan BPPRD,” terang Muslim.
Sementara Ketua Komisi C, Ebenejer Sitorus juga sepakat dengan penyataan Muslim Simbolon agar selisih data pajak kendaraan ini selesai tahun 2017.
“Bagaimanapun caranya tahun 2017 persoalan ini harus clear dan cleen. Bahkan jika diperlukan anggaran oleh Ditlantas Poldasu dan BPPRB akan disetujui oleh anggota dewan asalkan persoalan ini tuntas,” tegasnya.
Menyikapi pertanyaan anggota DPRD Sumut, Ditlantas Poldasu Kombes Pol Raden Heru Prakoso juga sepakat dengan anggota dewan untuk menyelesaikan dan mensinkronkan data jumlah kendaraan bermotor di Sumut. Diakuinya selama ini, yang menjadi persoalan tentang data jumlah kendaraan karena masyarakat banyak yang tidak melaporkan kendaraan yang hilang dan sudah rusak, sehingga tetap terdaftar di data Ditlantas.
“Banyak kendaraan masyarakat meskipun hilang tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan juga banyak kendaraan yang sudah rusak namun tidak disampaikan kepada kepolisian sehingga datanya tetap ada di Ditlantas,” terangnya.
Dia juga menegaskan pihaknya akan nantinya akan tetap mencari data itu dan bekerja sama dengan pemerintahan. “Akan bekerjasama untuk mencari data itu,” pungkasnya.(fajar/kadri)

Post a Comment