Home » » HMI DS Duga Terjadi Pelanggaran Dalam Mutasi Jabatan

HMI DS Duga Terjadi Pelanggaran Dalam Mutasi Jabatan

Written By Faktaonlline.net on Thursday, January 12, 2017 | Thursday, January 12, 2017

Lubuk Pakam,faktaonline.net - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Deliserdang masih terus mengumpulkan data-data untuk mengungkap indikasi pelanggaran dalam mutasi jabatan yang terjadi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deliserdang.
Menurut Sekretaris Umum HMI Cabang Deliserdang, Isnen Harahap, saat ini pihaknya sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pasca dikukuhkannya 1047 orang Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan eselon III dan IV dilingkungan Pemkab Deliserdang oleh Bupati Ashari Tambunan pada Jumat (6/1) kemarin
.“Pansus saat ini sedang berjalan. Dan nanti, kita akan akumulasikan sebelum semuanya dikirim ke Kemendagri. Insyaallah sebelum akhir bulan ini, data itu sudah kita kirim,” ujar Isnen, Rabu (11/1).
Lebih jauh dijelaskannya, bahwa pihaknya juga akan membuka pintu komunikasi dengan Komisi Informasi Publik agar data-data pendukung yang diperlukan dapat ditemui.
 “Jadi Begini, disana itu ada oknum yang baru dikukuhkan, secara kepangkatan atau pengalaman masih ada yang lebih layak, tetapi justru si oknum ini yang dilantik. Memang tidak ada aturan hukum yang dilanggar disitu, namun jika kita melihat kebiasaan di Deliserdang, hal itu sangat jarang terjadi. Nah, ini nanti pasti akan jumpa irisannya kemana. Karena kita mencium ada aroma kolusi yang terjadi disana,” papar Isnen.
Sementara itu, Ketua Pansus HMI Cabang Deliserdang, Taufiq Hidayah Tanjung mengatakan, ada pejabat di Deliserdang yang turut dikukuhkan dan dilantik pekan lalu. Dimana pejabat tersebut terindikasi memiliki hubungan ‘spesial’ dengan kepala daerah.
“Tim terus bergerak, dan ada beberapa pihak yang bersedia membeberkan persoalan ini.,Sehingga kita jadi lebih terbantu untuk mengungkap persoalannya. Karena Deliserdang ini adalah daerah yang kaya dan harus dikelola dengan baik. ‘The right man in the right place’, jangan ada unsur KKN. Satu contoh, ada seorang kabid di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang baru dikukuhkan kemarin. Padahal, masih banyak orang di badan tersebut yang secara pengalaman dan kepangkatan lebih tinggi dari yang bersangkutan. Secara aturan hal ini memang tidak persoalan, namun ada semacam kebiasaan yang mengakibatkan hal seperti ini sangat jarang terjadi kecuali ada lagu-lagu permintaan dari "raja kecil,” papar Taufiq.
Sejalan dengan hal tersebut, Koordinator Lembaga Informasi dan Transparansi (Lintas) Sumatera Utara, Junaidi Siagian, mendorong agar indikasi pelanggaran pasca pengukuhan dan pelantikan pejabat di Pemkab Deli Serdang segera diselesaikan.
“Memang kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Deli Serdang. Namun kita baru dapat laporan dari empat daerah, salah satunya Deliserdang. Kita minta DPRD Deli Serdang agar lebih tegas dalam menyikapi persoalan ini dan kita akan dorong agar HMI melibatkan Komisi Informasi Publik dalam mencari jalan keluar terkait dugaan pelanggaran tersebut,” sebut Junaidi.(stb/cc)

Post a Comment