Home » » Pemprovsu Dukung Aksi Stop Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Pemprovsu Dukung Aksi Stop Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Written By Faktaonlline.net on 27 April 2017 | 17.35


Medan,faktaonline.net - Gubrnur Sumatera Utara (Gubsu), Ir H T Erry Nuradi,MSi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) semua aksi dan apa pun gerakan yang menukik kepada upaya menstop kekerasan perempuan dan anak.
 "Kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga saat ini masih menjadi persoalan pelik dan patut dicarikan solusinya secara konprehensif, akurat dan tersistem," ujar Gubsu.
Hal tersebut disampaikan Gubsu Ir HT Erry Nuradi MSi dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) H Hasban Ritonga SH, pada acara Temu Koordinasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) di Provinsi Sumatera Utara,di Hotel Four Points By Sheraton Medan,Kamis (27/4).
Berbicara pada Gelar Puspa Sumut 2017 tentang Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Gubsu prihatin hampir setiap bulan, selalu saja ada laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak masuk ke kepolisian.
 "Kasus ini masih memenuhi media massa, yang paling aktual. Kejadian di Medan lanjutnya, pembunuhan satu keluarga yang di dalamnya ada perempuan dan anak," ujarnya pada acara atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI dan Dinas PPPA Pemprov Sumut. Dihadapan Menteri PPPA RI yang diwakili Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Drs Fatahillah, Kepala Dinas PPPA Sumut Hj Nurlela SH, Inspirator Pusat dan para aktivis dan pemerhati perlindungan perempuan dan anak, Gubsu mengemukakan atas dasar itu kampanye untuk stop kekerasan perempuan dan anak terus digalakkan.
 “Konsep three ends itu sangat didukung oleh Pemprov Sumut yakni mengakhiri kekerasan, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri kesenjangan ekonomi sebagai bentuk dari kampanye kita untuk stop kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut,” katanya.
Selain itu, ditambahkannya, dibutuhkan sinergitas untuk mencari solusi dalam melaksanakan three ends tersebut. Pemprovsu pun mendukung dan siap melaksanakan program apa pun yang dihasilkan dari berbagai aksi dan kegiatan termasuk gelar Puspa Sumut 2017 sebagai upaya meminimalisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut.
 “Kami sudah mencoba dengan gerakan sayang keluarga. Jadi jangan heran, sekarang semua pejabat di lingkup Pemprov Sumut harus peduli keluarganya. Kami pikir ini adalah satu upaya dalam kita membuat keluarga harmonis sehingga kekerasan itu tidak terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Drs Fathillah mengatakan, untuk saat ini melawan sendiri para pelaku kekerasan, pedagang manusia, maupun yang menciptakan kesenjangan ekonomi kurang efektif. Yang lebih efektif adalah menyinergikan semua pihak untuk melawannya.
 “Makanya selalu kami juga kampanyekan sinergi itu, karena tidak mungkin melawan mereka hanya pemerintah saja misalnya, atau yayasan saja, tapi bagaimana semua pihak ikut dalam perlawanan itu,” ujarnya.
Dia berharap, gelar Puspa Sumut 2017 melahirkan berbagai solusi dalam upaya meminimalisasi permasalahan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak itu. “Saya yakin Sumut bisa,” tambahnya.
Ketua Panitia Penyelenggara Hj Nurlela SH MAP mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yakni dimulai tanggal 27-28 April 2017. Sedangkan peserta kurang lebih 120 orang yang berasal dari Kementerian PPPA RI, dinas PPPA Provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Utara, perwakilan dari lembaga masyarakat, organisasi agama, dunia usaha, perbankan, organisasi perempuan, lembaga profesi dan media massa. Tujuan kegiatan ini lanjutnya antara lain membangun sinergi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) RI, lembaga masyarakat, organisasi agama, dunia usaha, organisasi perempuan, lembaga profesi dan media pada level daerah untuk percepatan dan efektifitas mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. “Diharapkan keterlibatan aktif peserta dalam memperkuat partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak melalui kesepakatan bersama,” ujar Nurlela.(am)

Posting Komentar