Home » » Wali Kota Medan Hadiri Rakernas APEKSI XII Di Malang

Wali Kota Medan Hadiri Rakernas APEKSI XII Di Malang

Written By Faktaonlline.net on 19 Juli 2017 | 21.53

Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin (photo dua kiri)


Malang I Faktaonline.net - Wali Kota Medan, Drs H T DzulmiEldin S MSi menghadiripembukaanRapatKerjaNasional (Rakenas) XII AsosiasiPemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2017 di Hotel Savana, Kota Malang, JawaTimur, Rabu (19/7).
DalamRakernas kali ini, APEKSI mengusungtema, “ImplementasiPerlindunganHukumBagiPejabatPemerintah Daerah BerdasarkanUndangUndang No.23 Tahun 2014 TentangPemerintah Daerah UntukMendukung Pembangunan Nasional”. Rakernas yang berlangsungselama tigahariini dibuka langsungMenteriDalamNegeri (Mendagri) Republik Indonesia, TjahjoKumulo.
Pembukaan turutdihadiriPimpinan KPK, BasariaPanjaitan, GubernurJawaTimur, Soekarwo dan 98 Wali Kota seluruh Indonesia. Selain merealisasikan anggaran dasar APEKSI, tujuan digelarnya Rakernas ini guna memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah tentang tatalaksana perlindungan hukum untuk pemerintahan daerah yang terintegrasi. Di samping itu memperoleh kejelasan nasional pemerintah tentang tata laksana kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan aspek perlindungan hukumnya. Kemudian untuk memperoleh penjelasan tentang mekanisme pemeriksaan bagi pejabat pemerintahdaerah. Serta menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis tentang kebijakan penataan kelembagaan dan reformasi birokrsi pemerintah daerah.Terakhir, menyusun rencana kerja APEKSI tahun 2018 serta penetapan kota selanjutnya sebagai tuanruamh pelaksanaRakernas APEKSI XIII 2018.
Dalam sambutannya sebelum membuka Rakernas APEKSI tersebut, Mendagri mengingatkan kepada seluruh Wali Kota yang hadir agar setiap kali mengambil kebijakan harus berkoordinasi dan melibatkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diantaranya Kepolisian dan Kejaksaan, Tokoh agama maupun Tokoh masyarakat. Jika hal itu dilakukan, Tjahjo optimis kebijakan yang diambil tidak akan ada masalah kedepannya.
Diugkapkannya, selama dua tahun menjabat Mendagri sekitar 3.300 peraturan daerah yang dibatalkannya. Hal itu dilakukan karena perda yang dibuat tersebut bermasalah dan terbukti tidak melibatkan unsure Forkopimda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam penerbitannya. Selain itu tambah Tjahjo lagi, setiap kali mengambil keputusan maupun kebijakan, seluruh kepala daerah, termasuk Walikota harus memahami area rawan korupsi agar tidak kesandung hokum kedepannya. Adapun area rawan hukum yang dimaksudnya seperti penyusunan anggaran pajak dan retribusi daerah (penerimaan daerah), pengadaan barang dan jasa, hibah, bantuan sosial (bansos)serta belanja perjalanan dinas.
 “Ini merupakan area rawan korupsi. Sebelum mengambil kebijkan maupun keputusan, cermatilah dengan baik. Sudah itu keputusan yang diambil harus sesuai dengan peraturan maupun ketentuan hokum yang berlaku,” pesan Mendagri.
Terkait dengan masalahhukum, Mendagri mengatakan dirinya selalu bersikap tegas. Diakuinya, ada sekitar 92 pejabat di Kemendagri yang diberhentikan karena kesandung masalah hukum. Sikap tegas itu harus diambil, sebab Tjahjo melihat masalah korupsi ini dari tahun ketahun terus meningkat. Dari tahun 2005-2015, ungkapnya, sekitar 40 wali kota dan 20 wakil walikota di Indonesia yang tersangkut masalah korupsi. Tidak hanya masalah hokum dan korupsi, Mendagri juga mengajak seluruh Wali Kota agar mencermati masalah radikalisme dan terorisme di wilayahnya masing-masing.
 “Urusan radikalisme dan terorisme bukan hanya tanggung jawab Polri dan TNI, tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk mengatasinya,” ujarnya.
Yang tidak kalah pentingnya lagi, jelasMendagri, seluruh kepala daerah, termasuk Wali Kota harus mewaspadai dan peduli ikut membantu pemberantasan narkoba. Sebab, peredaran narkoba saat ini sudah dalam tahap mengkhawatirkan.
 “Bayangkan saja saat ini setiap hari sekitar 68 orang meninggal akibat narkoba,” ungkapnya.
Sebelumnya, Basaria Panjaitan selaku Pimpinan KPK mengingatkan seluruh Wali Kota agar tidak perlu galau maupun takut dalam menjalankan tugasnya. Selagi wali kota yang bersangkutan tidak mengambil sesuatu untuk kepentingan pribadi, keluarga dan orang lain sehingga merugikan keuangan Negara pasti tidak ada masalah.
 “Jika unsure itu tidak dilanggar, saya pastikan tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi .Meski demikian dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota juga harus tertib administrasi dan tidak bertentangan dengan segi perdata maupun pidana. Untuk itu tidak perlu galau dan takut, bekerjalah dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku,” pesan Basaria.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Hj Airin Rachmi Diany dalam laporannya mengungkapkan, selama kurun waktu lebih 10 tahun terakhir ini, para Apratur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara pemerintahan lainnya seperti Gubernur, anggota DPRD, Bupati danWali Kota masih diselimuti rasa ketakutan karena khawatir akan dikriminalisasikan maupun melakukan kesalahan administrasi yang akhirnya dipidanakan. Berangkat dari dari itulah, jelasAirin, APEKSI sebagai organisasi strategis menginisiasi Rakernas XII APEKSI 2017 mengangkat tema yang menyangkut implementasi perlindungan hokum bagi para pejabat daerah dalam rakernas tersebut.
 “Tema ini dinilai penting untuk dingkat karena para peserta rakernas yang merupakan Wali Kota dan kepala organisasi perangkat daerah tingkat pemerintah kota akan memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah tentang tata laksana perlindungan hokum untuk pemerintahan daerah yang terintegrasi dan memperoleh kebijakan tentang tata laksana kerjasama pemerintah dan badan usaha serta aspek perlindungan lainnya,” jelas Airin.
Sementara itu Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi berharap, Rakernas XII APEKSI ini dapat menghasilkan sejumlah keputusan , salah satunya menguatkan pemerintah kota dalam semangat pembangunan untuk terus mengembangkan kreasi dan inovasi, guna memajukan dan mengembangkan kotanya masing-masing, Termasuk dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakatnya. Kemudian Eldin sangat mengapresiasi atas tema yang diangkat menyangkut masalah implementasi perlindungan hukum bagi pejabat pemerintah daerah. Apalagi untuk mnendukung tema itu, APEKSI mendatangkan pihak KPK, Polri, Kejakasaan Agung serta Inspektur Jenderal Kemendragri sebagai keynote speaker.
“Semoga dengan penjelasan yang diberikan tersebut, kepada daerah semakin lebih tenang dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus pelayan bagi msyarakat yang telah memberikan amanah baginya. Dengan demeikian para kepala daerah dapat lebih berkreasi dan berinovasi untuk memajukan daerah sekaligus mensejahterakan masyarakatnya,” kata Wali kota. (am)

Posting Komentar