Home » » Wakil Bupati Sampaikan Nota Jawaban Atas Ranperda Kabupaten Nias

Wakil Bupati Sampaikan Nota Jawaban Atas Ranperda Kabupaten Nias

Written By Faktaonlline.net on Sunday, November 26, 2017 | Sunday, November 26, 2017

RAPAT PARIPURNA - Ketua DPRD Nias Yaredi Laoli, S. Pd saat membuka rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Nias, terkait nota jawaban Bupati Nias tentang dua ranperda Kabupaten Nias. (Rabu, 22/11).

Nias I Faktaonline.net - Bupati Nias diwakili Wakil Bupati Arosokhi Waruwu SH,MH menyampaikan nota jawaban/penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nias, terhadap dua Ranperda Kabupaten Nias, yakni tentang Rencana Detail Tata Uang (RDTR) Ibu Kota Kabupaten Nias dan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah,melalui rapat paripurna yang digelar di DPRD Kabupaten Nias, Jalan Plud Binaka-Gunungsitoli Selatan. (Rabu, 22/11),
Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Nias Yaredi Laoli, S Pd,usai membuka rapat dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian mempersilahkan Bupati Nias menyampaikan nota jawabannya yang diwakili oleh Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH, MH mengatakan bahwa penyusunan RDTR Kabupaten Nias merupakan amanat dari ketentuan pasal 59 PP Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, dan merupakan tindak lanjut dari RTRW Kabupaten Nias yang telah ditetapkan tahun 2014 yang lalu, dan merupakan pedoman dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Nias, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah. Dia menjelaskan bahwa proses penyusunan Ranperda RDTR ini, sudah melalui tahapan yakni diskusi/konsultasi publik dengan mengikutsertakan masyarakat dikawasan perencanaan, dan untuk selanjutnya akan disosialisasikan kepada masyarakat luas dan pihak lainnya untuk meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman.
Terkait Kecamatan Gido yang sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Nias pada tahun 2014 lalu, menurut Wabup Pemerintah Kabupaten Nias tetap komit dalam melakukan pembenahan dengan mengacu pada konsep pengembangan kota yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mencipatan suasana yang tertib, nyaman dan lancar serta mempunyai daya saing terhadap daerah lain. Beberapa desa di wilayah yang rawan bencana seperti banjir dan longsor, Pemerintah Kabupaten Nias akan tetap melakukan penanganan pencegahan, serta rehabilitasi bila terjadi bencana.
Dalam nota jawaban Bupati Nias, dewan juga menyoroti tentang penerbitan izin dan kewenangan pengelolaan tata ruang, akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nias dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam penjelasan Bupati Nias, terkait pengelolaan barang milik daerah bahwa sejak tahun 2015 sudah menggunakan aplikasi System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul aset demi terciptanya azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesien, akuntabel, serta kepastian nilai barang milik daerah.
DPRD Nias juga menyoroti tertang kantor Disdukcapil di Kecamatan Gido yang mana tahun 2016 lalu sudah selesai dibangun, namun hingga kini belum ditempati.
Dalam penjelasan Bupati Nias beralasan, kantor tersebut belum memiliki instalasi listrik serta sarana fasilitas pendukung lainnya, baru dianggarkan melalui P-ABD, sehingga kantor tersbut ditempati pada Januari 2018. Selanjutnya terkait pendataan ulang/invetarisasi barang milik daerah, peningkatan SDM aparatur pengelolaan barang milik daerah, pembangunan kantor SKPD di Ibu Kota Kabupaten Nias, serta penyertifikatan tanah yang diperoleh melalui hibah, dan penjelasan Bupati Nias mengatakan, sudah memasukan dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Nias tahun anggaran 2018. Secara teknis pembahasan dua Ranperda ini akan dilanjutkan pada rapat selanjutnya yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nias (A Laoli).

Post a Comment