Home » » Lurah Diduga Kutip Uang Pengurusan Sertifikat PRONA Terhadap Warganya

Lurah Diduga Kutip Uang Pengurusan Sertifikat PRONA Terhadap Warganya

Written By Faktaonlline.net on Sabtu, 06 Januari 2018 | Sabtu, Januari 06, 2018

 STABAT | FAKTAONLINE.NET -  Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan menyatakan bahwasanya Program Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk kepengurusan sertifikat hak milik tanah bagi masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis.
Namun faktanya, di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, oknum lurah berinisial AS yang seharusnya mendukung program pemerintah tersebut malah memungut biaya sebesar 500 ribu hingga diatas 1,5 juta rupiah, untuk pengurusan Sertifikat Prona di Kelurahan yang dipimpinnya.
Awalnya, sebagian masyarakat yang tidak mengetahui informasi ini, hanya menerima saja saat ada penawaran dari pihak kelurahan untuk pengurusan sertifikat tanah dengan biaya yang murah. Namun kemudian mereka tidak menyangka bahwa Prona untuk pengurusan sertifikat tanah tidak dipungut biaya alias gratis, setelah mendapat penjelasan langsung dari Presiden pada saat membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Stabat beberapa waktu lalu.
Mengetahui hal itu, warga yang mengurus surat tanah merasa kesal dan kecewa atas tindakan oknum-oknum kelurahan yang tidak bertanggungjawab. Pasalnya, mulai dari saat pengukuran tanah saja mereka sudah dipungut biaya 50 ribu sampai 300 ribu setiap persilnya oleh oknum yang diutus dari kelurahan.
“Kecewa kali kami sama Lurah dan staf-stafnya itu Bang. Dari awal aja waktu ngukur tanah, aku dimintai uang 300 ribu Bang,” ujar seoran warga Lingkungan IV, Kelurahan Perdamaian yang namanya tidak ingin disebutkan, Selasa (2/1/2018).
Setelah sertifikat dibagikan oleh Presiden, staf kelurahan meminta kembali sertifikat yang sudah diterima masyarakat dengan alasan masih ada yang belum lengkap dari sertifikat tersebut.
"Setelah sertifikat dibagikan di Alun-alun Stabat saat kunjungan presiden kemarin, staf kelurahan meminta supaya sertifikat kami diserahkan kepada mereka Bang. Katanya masih ada yang belum lengkap dari sertifikat itu Bang," ucap warga lainnya yang enggan namanya diekspos.
Menurut warga, ditariknya kembali sertifikat tersebut bertujuan untuk memungut biaya kepada masyarakat yang mengurus Prona.
"Sebelum tahun baru kemarin kami dihubungi orang kelurahan Bang, katanya sertifikat kami sudah bisa diambil dan kami disuruh menyerahkan uang Bang. Biayanya variatif, mulai dari 500 ribu sampek diatas 1,5 juta bg," ujar warga yang kesal.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor BPN langkat melaui KASI III BPN Langkat M Gaol, saat dikonfirmasi via telpon selulernya mengatakan bahwa dalam pengurusan Prona tidak ada dipungut biaya apapun alias gratis.
"Dari BPN sendiri, dalam masalah Prona ini, mulai dari pengukuran sampai selesai sertifikatnya kami tidak pungut biaya apapun alias gratis Bang," ujarnya kepada wartawan (2/1/2018)
Melihat itu, puluhan warga Kelurahan Perdamaian yang mengurus sertifikat tanah sangat kecewa dan merasa dirugikan.
"Seharusnya seorang Lurah itu memberikan contoh yang baik, mengayomi dan melayani warga, bukan malah merongrong atau menipu warganya," keluh warga kompak.
Selanjutnya saat dikonfirmasi via telepon genggam kepada Lurah Perdamaian AS,terkait pungutan liar (Pungli) tersebut, Asrul berkelit dan membantahnya, Rabu (2/1/2018) sekira pukul 18.05 WIB. "Siapa yang bilang?! Siapa nama warga yang bilang itu. Yah.. siapa nama yang bilang itu dipungut," desak Asrul dengan nada tinggi. "Gak ada Pak. Itu gak ada Pak," ucap Asrul lagi, setelah wartawan meminta Asrul cukup menjawab benar atau tidak, tidak perlu menanyakan siapa narasumber yang memberikan keterangan terhadap wartawan. (NS)

Posting Komentar