Home » » Jelang Pilgubsu 2018 , Komnas HAM Kunjungi KPU Sumut

Jelang Pilgubsu 2018 , Komnas HAM Kunjungi KPU Sumut

Written By Faktaonlline.net on Kamis, 19 April 2018 | Kamis, April 19, 2018

Hasil gambar untuk gambar komisioner KPU sumut nazir salim manik

Medan I Faktaonline.net - Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta jajaran pengawas pemilu untuk menjadikan kawasan perkebunan menjadi salah satu fokus pengawasan serta pencegahan pelanggaran di Pilkada. Kawasan perkebunan, disinyalir kerap berlangsung mobilisasi atau pengarahan pemilih untuk memilih pasangan calon (Paslon) tertentu di pemilihan.
Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan di KPU Sumut mengungkapkan, Komnas HAM dalam penyelenggaraan Pilkada kali ini turut melakukan pemantauan. Salah satu fokus mereka adalah soal hak asasi manusia untuk bebas memilih dan berekspresi. Bentuk-bentuk mobilisasi, pengarahan pemilih atau pun intimidasi pemilih untuk memilih calon tertentu adalah menciderai demokrasi.
 "Itu menjadi salah satu bagian pemantauan kami dalam Pilkada, kemurnian suara. Itu menciderai kemurnian suara. Pemilih bebas menentukan pilihannya. Kalau ada pengarahan, intimidasi, itu menciderai hak pilih," kata Munafrizal, Rabu (18/4).
Komisioner Komnas HAM Hairansyah, yang mendampingi Munafrizal, menuturkan, dalam konteks HAM, salah satu hal paling fundamental adalah kebebasan berekspresi. Selain melanggar HAM, bentuk-bentuk intimidasi kepada pemilih seperti karyawan perkebunan merupakan bentuk pelanggaran yang harus diproses.
 "Bagaimana kemudian TPS-TPS yang rawan, untungnya Bawaslu ada punya pengawas TPS. Nah ini kemudian kehadiran itu diharapkan akan memberi rasa aman kepada pemilih untuk memberikan hak pilihnya," kata Hairansyah.
Kemudian kata dia, kalau ada pelanggaran seperti itu, harus ada proses hukum. "Kan tidak boleh orang memilih lebih dari sekali dan tidak boleh menggunakan hak pilih orang lain. Tentu sekali lagi yang kita harapkan pengawas, masyarakat, punya kesadaran untuk melaporkan. Keberatan itu di tingkat atas bila bisa dibuktikan kan bisa pemungutan suara ulang. Kita hari H akan melakukan pemantauan, daerah-daerah yang disebutkan tadi bisa dilakukan pemantauan," jelasnya.
Kehadiran Komnas HAM di KPU Sumut dikatakan Hairansyah adalah dalam rangka berkoordinasi terkait kesiapan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada 2018. Sumut menjadi satu dari delapan daerah yang indeks kerawanan pemilu (IKP) cukup tinggi sehingga Sumut menjadi salah satu fokus pemantauan. Hal lain yang ingin mereka pastikan adalah terjaminnya hak warga negara untuk memilih di Pilkada.
 Anggota KPU Sumut, Nazir Salim Manik mengungkapkan, dalam hal persiapan penyelenggaraan Pilkada, mereka tidak membedakan kawasan perkebunan atau pun kawasan lain. Semua daerah yang terdapat pemilih akan difasilitasi sebaik mungkin.
 "Dalam hal pencegahan dan penindakan pelanggaran, tentu itu domainnya teman-teman pengawas," kata Nazir.
IKP yang diterbitkan Bawaslu menurut Nazir tentunya menjadi perhatian bersama dalam rangka berlangsungnya pemilihan yang demokratis.
Kedatangan Komnas HAM bagi KPU Sumut menurutnya sangat positif karena kedua lembaga sama-sama berkomitmen untuk mejaga hak pilih warga. Terobosan penanganan pengungsi Sinabung misalnya adalah langkah antisipatif yang sejak awal menjadi perhatian mengingat warga harus difasilitasi hak pilihnya walau tidak berdomisili sesuai dokumen administrasi kependudukannya.(amd)

Posting Komentar