Home » » Syahbuddin Hasan : Pemkab Lampung Utara Diminta Segera Selesaikan Sengketa Tanah

Syahbuddin Hasan : Pemkab Lampung Utara Diminta Segera Selesaikan Sengketa Tanah

Written By Faktaonlline.net on Tuesday, April 17, 2018 | Tuesday, April 17, 2018


Lampung Utara I Faktaonline.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) kembali melaksanakan pertemuan antara pihak PT Perkebunan Nasional (PTPN VII) dengan masyarakat Desa Negara Batin yang tergabung didalam Ormas Sungkai Bunga Mayang (Sabay Sai) guna menindaklanjuti permasalahan sengketa tanah antara kedua belah pihak. Yang di klaim PTPN VII masuk ke dalam Hak Guna Usaha 10 (HGU-10).
Dalam pertemuan yang kedua tersebut pihak PTPN VII menganggap tidak ada permasalahan dengan pihak masyarakat Negara Batin, pasalnya, mereka sudah melakukan ganti rugi kepada masyarakat melalui PT Serang Mandiri.
 ”Bahwa semua areal yang termasuk dalam HGU nomor 10 yang di klaim teman-teman Sabay Sai adalah lahan yang sudah digantirugi kepada PT Serang Mandiri pada waktu itu, sehingga yang melaksanakan ganti rugi kepada masyarakat langsung adalah PT Serang Mandiri” kata Panji perwakilan dari PTPN VII.
Namun kenyataanya seluruh pemilik lahan (masyarakat) Desa Negara Batin belum pernah menerima ganti rugi baik dari PT Serang Mandiri maupun dari PTPN VII
.”Kalau kata bapak sudah diganti rugi kenapa surat asli tahun 80 masih ada di saya pak.”kata Drs.Hi Suryadi Hipni
Di tempat yang sama Ketua Umum SABAY SAI Syahbudin Hasan menegaskan kepada seluruh pihak-pihak yang terkaik agar dapat bersinergi dalam permasalahan sengketa tanah Di Desa Negara Batin, Kec, Sungkai Utara.
”Terkait permasalahan yang ada di desa Negara Batin kami Ormas SABAY SAI akan menduduki lahan, apabila pihak Pemkab Lampura tidak bertindak cepat dalam menyelesaikannya,” tegas Syahbuddin Hasan.
Syahbudin mengatakan, permasalahan yang telah terabaikan sejak lima tahun silam, yaitu pada kamis tanggal 17 januari 2013 bertempat di Ruang pertemuan Melati Hotel Bukit Randu Bandar Lampung yang dalam pertemuan tersebut di poin 2 pihak PTPN VII akan menindaklanjuti dan meninjau ulang ke lapangan dengan menghadirkan Instansi yang berwenang, Disnakertrans dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 “Kerena permasalahan lahan 77.08 Ha Desa Negara Batin sudah sangat lama terhitung sejak 2013 sampai sekarang,sekitar lima tahun.”sebutnya. (Syah99)

Post a Comment