Home » » Jelang Pilgubsu 2018 Pokja Wartawan KPU Sumut Gelar Diskusi Publik

Jelang Pilgubsu 2018 Pokja Wartawan KPU Sumut Gelar Diskusi Publik

Written By Faktaonlline.net on Rabu, 30 Mei 2018 | Rabu, Mei 30, 2018


Medan I Faktaonline.net - Jelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu 2018), Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan KPU Sumut melaksanakan diskusi dengan mengambil tema 'Distribusi Logistik Pilgubsu 2018 di Kafe Nongkorong Jalan Saman Hudi Medan, dirangkai dengan acara buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan penetapan teknis keberangkatan prestour,Senin (28/5/2018).
Menurut Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, yang bertindak sebagai narasumber mengatakan, direncanakan tanggal 30 Mei 2018, seluruh surat suara Pilgubsu yang berjumlah 9.291.800 tersebar di 27.478 TPS se-Sumut mulai didistribusikan ke-33 kabupaten/kota.
" Surat suara yang dicetak jumlahnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 9.050.483 ditambah 2,5 persen dari DPT per-TPS 238.211 lembar ditambah 2.000 surat suara untuk pemilihan ulang,
kabupaten/kota bersangkutan akan melakukan sortir dan memeriksa surat suara,” kata Mulia. Diprediksi awal Juni seluruh surat suara yang dicetak PT Gramedia Grup di Cikarang ini telah sampai di seluruh KPU kabupaten/kota,sebutnya.
Ditambahkannya, pencetakan ini, KPU Sumut langsung melakukan pemantauan yang dipimpin Komisioner KPU Sumut Dr Iskandar Zulkarnain.Sebelumnya, KPU Sumut bersama perwakilan pasangan calon menyepakati dummi atau format baku kertas suara Pilgubsu 2018.
KPU Sumut mengundang perwakilan paslon Pilgubsu nomor urut satu, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan perwakilan paslon nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss), untuk menyosialisasikan specimen surat suara Pilgubsu di Kantor KPU Sumut, Senin (14/5) lalu
" Masing-masing perwakilan paslon juga diminta menandatangani berita acara kesepakatan specimen surat suara. Kemudian diikuti para komisioner KPU, perwakilan Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait lainnya " tambah Mulia.
Sementara Shohibul Ansor Siregar narasumber lainnya menyoroti munculnya peluang-peluang terjadinya penyelewengan terutama di daerah-daerah terpencil yang pengawasananya untuk itu sangat terbatas.Demikian pula ketepatan dan jumlah kertas suara yang sampai ke daerah dimaksud.
“Saya khawatir soal waktu bahkan jumlah sampai ke desa-desa terpencil sangat rawan, perlu menjadi perhatian serius KPU di Kapupaten/Kota atau pihak-pihak terkait untuk itu,”ujar pakar Sosiologi Antropologi UMSU itu.
.(sb/amd)

Posting Komentar