Home » » Ketua KPU Sumut Jawab Tudingan Cagubsu Edy Rahmayadi

Ketua KPU Sumut Jawab Tudingan Cagubsu Edy Rahmayadi

Written By Faktaonlline.net on Saturday, June 23, 2018 | Saturday, June 23, 2018


Medan I Faktaonline.net - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Mulia Banurea (photo) menjawab tudingan Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Edy Rahmayadi yang menemukan banyak kejanggalan yang dilakukan pihak penyelenggara dalam pelaksanaan Pilgubsu 2018..
Menurut Mulia, KPU Sumut akan bekerja secara transparan untuk menghindari tudingan adanya keberpihakan ataupun kejanggalan. "Semua dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Mulia Banurea, di Medan, Sabtu (23/6/2018).
Mengenai pendistribusian formulir C-6 atau undangan memilih, Mulia berharap para penyelanggara, baik KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS bekerja secara konsisten dan menjalankan prinsip sebagai penyelenggara, yakni bekerja secara profesional. "Jaga integritas dan kemudian independen serta tidak melakukan keberpihakan kepada salah satu Paslon," pesan Mulia.
Proses tranparansi, kata dia, juga dilakukan di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Di mana, ketika proses rekapitulasi suara selesai, PPK dan PPS bisa menarik formulir C1 untuk selanjutnya di scan dan dikirimkan ke KPU RI. "Masyarakat pemilih juga ikut memantau, progres perolehan Paslon, jadi kami memaksimalkan 2x24 jam formulir C1 sudah di scan ke KPU RI, sejumlah 27.000 TPS. Ini bagian dari upaya KPU memberikan informasi yang transparan bagi pemilih di Sumut," tuturnya. Komisioner KPU Sumut Divisi Teknis, Benget Manahan Silitonga sendiri menyebut pihak Paslon agar ikut mengawasi proses yang sedang berjalan. KPU, kata dia, tidak bisa masuk terlalu jauh. Sebab, tugas pengawasan berada di Bawaslu."Itukan masih sahwasangka," kata Banget.
Sebelumnya, Edy Rahmayadi melihat ada banyak kejanggalan yang dilakukan para penyelenggara pemilu. Padahal, esensi dari sebuah demokrasi adalah fairplay. Sangat disesalkan ada aparat pemerintah yang harusnya mengawal demokrasi justru sebaliknya, menghancurkan demokrasi tersebut. "Banyak kejanggalan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang seharusnya mengawal demokrasi dan pembangunan. Kami mengetahui itu secara terang dan jelas," kata Edy.(mb/amd)

Post a Comment