Home » » KPU Sumut Gelar Debat Publik Terakhir 2 Paslon Pilgubsu

KPU Sumut Gelar Debat Publik Terakhir 2 Paslon Pilgubsu

Written By Faktaonlline.net on Wednesday, June 20, 2018 | Wednesday, June 20, 2018


Medan I Faktaonline.net - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Sumut menggelar debat publik yang ketiga diikuti Pasangan calon ( Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor 1, Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah (ERAMAS) dan pasangan nomor dua, Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus ( Djoss). Kali ini debat publik yang terakhir tersebut dimulai dengan penyampaian visi misinya kedua Paslon, Selasa (19/6/2018) malam. Dalam debat yang dilaksanakan di Hotel Santika Dyandra Medan dan disiarkan langsung TV One dan INews TV ini mengambil tema soal Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Edy Rahmayadi, dalam paparan singkatnya menegaskan penegakan hukum masih dirasakan tumpul ke atas tajam ke bawah. “ Yang dirasakan adalah keberpihakan dan kriminalisasi. Tapi kami akan terus berjuang bersama masyarakat Sumut untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya bersama juga dengan instansi penegak hukum. Saya yakin banyak yang siap untuk memastikan itu,” katanya. Sedangkan Djarot Saiful Hidayat juga menyampaikan hal senada. Menurut Djarot, penegakan hukum tumpul pada pemilik modal. Hal ini mengingatkan masyarakat pada kasus Register 40 yang sampai saat ini belum juga dieksekusi oleh pemerintah meski sudah berkekuatan hukum tetap. Setelah itu, Djarot – Sihar kembali mengeluarkan kartu-kartu yang selama ini menjadi program kerja pasangan ini. Djarot juga menyatakan akan mengelola APBD Sumut secara transparan.
Dalam debat itu, Djarot Saiful Hidayat juga menyinggung kasus lahan Ramunia dalam debat terakhir Pilgubsu 2018. Edy Rahmayadi pun menyebut hanya orang Sumut yang tahu masalah di lahan itu. Sedangkan Djarot dalam tanggapannya mengatakan dirinya membawa Open Manurung, yang disebutnya sebagai warga Ramunia. "Dia menuntut keadilan soal tanahnya, tapi malah mendapat perlakuan yang membuat dia trauma sampai saat ini," kata Djarot.
Nama Open Manurung memang mencuat setelah dirinya berkeras ingin memiliki tanah di kawasan Ramunia. Pada 2015, Open Manurung yang berunjukrasa menginap di gedung DPRD Sumut, sempat bersitegang dengan Edy, yang saat itu menjabat sebagai Pangdam I/BB. Selang beberapa waktu, Open Manurung meminta maaf pada Edy Rahmayadi dengan datang ke kediaman Edy bersama beberapa warga di lahan Ramunia itu. Edy terlihat santai menanggapi penyataan Djarot ini. “ Kalau bukan orang Sumut tak akan tahu kasus Ramunia. Itu tanah milik Kodam (TNI), milik negara. Kalau mau mengurus kepemilikan harus ke negara. Jangan jadi orang sok tahu, merasa memiliki,” kata Edy. Edy juga menambahkan kalau di tahun 2015 jadi tanggungjawabnya karena sebagai Pangdam. " Makanya saya tekankan soal fungsi hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jangan digantung-gantung sehingga rakyat bingung,” kata Edy.
Mengenai reformasi agraria, Edy menegaskan, sudah ada jaminan Pancasila dan UUD 1945, Pasal 33 bahwa kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Jadi hak kepemilikan tanah, jangan dipermainkan, ambil sana ambil sini. “Tapi, kami mengkhawatirkan adanya pressure politik kepada hukum. Ada yang mengaku elit politik, wakil rakyat, tapi memanfaatkan politik untuk kepentingannya,” pungkasnya.(amd)

Post a Comment