Home » » Terkait Kasus Libatkan Tamin Sukardi , DPD Lempindo Sumut Sampaikan Data Tambahan Ke PN Medan

Terkait Kasus Libatkan Tamin Sukardi , DPD Lempindo Sumut Sampaikan Data Tambahan Ke PN Medan

Written By Faktaonlline.net on Thursday, June 28, 2018 | Thursday, June 28, 2018


 Medan I Faktaonline.net - Terkait soal perkara lahan yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Negeri Medan (PN) Tipikor Medan, Dewan Pengurus Daerah Lembaga Ekaprasetia Pancakarsa Indonesia ( DPD Lempindo Provinsi Sumatera Utara menyampaikan data-data tambahan kepada Pengadilan Negeri Medan dan Kejari Lubukpakam. Surat yang disampaikan ketua Lepindo Sumut tersebut memberikan bukti-bukti autentik tentang status kepemilik lahan sebagaimana yang diterangkan kelompok tersebut, sejak surat keterangan kepala desa sampai dengan surat bupati yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk peneylesaikan status tanah itu agar tidak berlarut-larut dalampenyelesaiannya. Namun pada persidangan, beberapa waktu lalu dalam pemeriksaan saksi-saksi, menurut Ketua Lepindo Padang Sihole, SH keterangan saksi-saksi banyak yang bohong dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dilapangan. 
Kepada Wartawan di Pengadilan negeri Medan Padang Sihole, menyebutkan masyarakat penggarap lahan kecewa dengan kesaksian dari instansi pemerinahaan seperti kesaksian dari Kanwil BPN Sumut dan Pemkab Deliserang. Semua apa yang disampaikan mereka itu bohong kata, Padang Sihole kepada wartawan di ruang PN Medan ketika menyaksikan persidangan terhadap perkara Tamin Sukardi yang masih dalam pemeriksaan saksi-saksi dari kepala desa dan pengurus Al- Wasliyah Sumatera Utara Ismail Eefendi Nasution.
Padang Sihole melalui lembaganya telah megnirimkan surat-surat sebagai bukti dan berkas dalam proses perkara TaminSukardi yang digelar PN Medan tersebut yang sudah berjalan beberapa pecan terakhir.
Tamin sukardi dihadapkan ke merja hijau dalam kasus jual beli lahan eks HGU PNPN II sebagaimana yang telah dilansir sejumlah media elektronik dan cetak. Pada persidangan Senin (25/06/2018) kemarin sidang digelar kembali, dalam agenda pemeriksaan saksi.
Padang Sihole, menjelaskan bahwa kelompoknya telah mendapatkan surat keterangan dari Pemerintahaan kabupaten Deliserdang yang telah diusulkan Pemkab Deliserdang kepada Gubernur Sumatera Utara untuk peneyelesaian status tanah tersebut yang berlokasi di Pasar III Helvetia Desa Helvetia kecamatan Labuhan Deli, kabupaten Deliserdang Sumatera Utara.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa luas tanah 120 Ha tersebut mereka garap sejak tahun 1952 dan 1953 dan telah dilindungi undang-undang darurat nomor 8 tahun 1954 sesuai BPPST/Agr/1961. Sebagai tindaklanjut kata P Sihole, telah mengadakan rapat dengan pihak PTPN II di Tanjung Morawa.

4 Saksi terakhir 

Pada pesidangan Senin, 25/06) kemarin, majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo langsung mempertanyakan kepada 4 orang saksi yang memberikan keterangan secara bergantian. Baik majelis hakim maupun jaksa penuntut umum dan pengacara terdaksi saling berganitian untuk mengorek keterangan dari sejumlah saksi-saksi yang dihadirkan.
Saksi yang dihadirkan adalah kepala desa Helvetia, notaris, mantan kepala desa Sampali Widya Astuti dan pengurus DPW Al-Wasliyah Sumatera Utara Ismail Effendi nasution.
Dalam kesaksiannya Ismail Effendi Nasutioan mengakui bahwa pihak Al-Wasliyah telah membeli lahan dari eks HGU PTPN II kepada masyarakat penggarap dengan ganti rugi seluas 32 Ha. Kemudian pihaknya telah menyelesaikan administrasi ke kementerian BUMN di Jakarta dan untuk mengurus surat dan administrasi. Hal itu sebagaimana persyararat yang ditentuan oleh Pemprovsu untuk mendapatkan pengakuan hak atastanah tersebut.
Sedangkan sebelumnya mantan kepala desa Sampali menjelaskan bahwa instansinya seperti kantor desa, hanya mengeluarkan surat seperti surat keterangan ahli waris. Namun surat itu tidak bisa dikeluarkanj jika lokasi lahannya tidak didesa tersebut. Kalau didesa lain walaupun warganya didesa tempat kepala desa bertugas juga tidak bisa keluar kata mantan kepala desa Sampali Widya Astuti.
Sedangkan dua saksi sebelumnya yang sempat dicerca dengan berbagai pertanyaan oleh majelis hakim, tidak banyak memberikan informasi yang berkembang. Namun saksi dari notaris dan kepala desa Helvetia tersebut, hanya memberikan keterangan sesuai dengan catatan yang ada dalam data notaris. Sedangkan kepala tidak ingat dengan dokumen yang terdaftar dibuku induk desa, sehingga tidak banyak mengetahui proses itu. “Saya tidak ingat soal lahan itu, pak hakim kata Kades Helvetia”, dan lahan itu tidak terdaftar di buku registrasi terangnya lagi.Cuma hari ini saya tidak membawa buku registrasinya, jelasnya lagi.
Sidang yang cukup panjang dan menyita waktu hingga diskor selama 1,5 jam dan berlanjut setelah sholat magrib, masih dalam agenda pemeriksaan saksi dari DPW Al-Wasliyah dan mantan kepala desa Sampali. Untuk kelanjutan persidangan, ketua Majelis hakim Wahyu Prasetyo Wibowo menunda persidangan hingga sepekan mendatang. (rt)

Post a Comment