Home » » Sehari Jelang Penutupan Pendaftaran , 15 Parpol Belum Daftar Bacaleg DPRD Ke KPU Sumut

Sehari Jelang Penutupan Pendaftaran , 15 Parpol Belum Daftar Bacaleg DPRD Ke KPU Sumut

Written By Faktaonlline.net on Monday, July 16, 2018 | Monday, July 16, 2018


Medan I Faktaonline.net - Sehari jelang penutupan pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, periode 2019-2024, dari 16 parpol yang mengikuti Pemilu 2019, hanya satu parpol yang baru mendaftar ke KPU Sumut, sementara itu, sebanyak 15 parpol lainnya belum mendaftarkan. Kemungkinan parpol yang belum mendaftarkan itu baru akan mendaftar besok,Selasa (17/7/2018) seiringan dengan ditutupnya masa pendaftaran bacaleg DPRD SU.
Diketahui , Ke-15 parpol yang belum mendaftarkan bacaleg diantaranya, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura Rakyat (Hanura), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, PKPI Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera,(PKS) Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Bekarya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Berdasarkan pemantauan di KPU Sumut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem, merupakan parpol pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) nya ke KPU Sumatera Utara Senin (16/7/2018) sekira pukul 14.00 WIB
Pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 mulai dibuka sejak, Rabu (4/7) sampai dengan 17 Juli 2018, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.
Menurut Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018, mengenai pengajuan calon oleh partai politik di tiap tingkatan, untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. "Untuk KPU Sumut tentunya yang kami terima adalah calon DPRD Sumut, kita sudah menyampaikan hal itu kepada partai politik dan kita berharap parpol memahami ketentuan-ketentuan yang ada," kata Benget.
Terutama kata Benget, keterwakilan perempuan sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang mengharuskan keterwakilan perempuan 30 persen di setiap daerah pemilihan (Dapil) dengan posisi diantara 3 caleg harus ada satu perempuan. "Para partai politik peserta pemilu harus menginput dan mengunduh semua dokumen pencalonan di silon (Sistem Informasi Pencalonan) dan dokumen-dokumen syarat calon itu untuk memastikan daftar calon. Calon hanya mendaftar di satu dapil dan lembaga perwakilan," ujar Benget. (amd)

Post a Comment