Home » » Terkait Penyempurnaan DPT , KPU Sumut Gelar Rapat Koordinasi

Terkait Penyempurnaan DPT , KPU Sumut Gelar Rapat Koordinasi

Written By Faktaonlline.net on Tuesday, October 2, 2018 | Tuesday, October 02, 2018


Medan I Faktaonline.net - Terkait penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara telah selesai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Bawaslu Sumut, Disdukcapil, Kemenkumham serta pengurus partai politik.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Sumut Bidang Data Herdensi Adnin (foto) di kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 35 Medan,Minggu (30/9/2018) 
"Berdasarkan surat edaran KPU nomor 1098 dan 1099, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten dan Kota wajib melakukan penyempurnaan terhadap DPT," kata Herdensi 
Menurutnya,rapat tersebut agar dapat menyempurnakan kerja KPU terkait DPT.
"Kita harus melibatkan Disdukcapil sebagai pemegang data induk. Kami berharap ada sinergitas antara jajaran KPU Kabupaten/Kota hingga Kecamatan dengan Disdukcapil terkait data kependudukan," sebutnya
Dikatakannya , ada tiga poin yang harus diperhatikan dalam penyempurnaan data pemilih.
Pertama terkait pencoretan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) baik yang telah meninggal dunia, daftar pemilih ganda ataupun yang telah berstatus TNI/ Polri.
Kedua, mengenai penyempurnaan padanan data pemilih yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang salah, nomor KK yang keliru, tidak tepatnya tanggal lahir atau kesalahan penulisan nama.
Ketiga terkait pemilih yang belum terdaftar namun telah memenuhi syarat pemilih .
Menurut Herdensi, pihaknya juga meminta data hasil pencermatan Bawaslu terkait data anomali dan data pemilih ganda.
Data anomali, seperti alamat yang salah,NIK keliru, tempat dan tanggal lahir yang salah, hingga usia pemilih yang terdaftar namun belum 17 tahun., terangnya.
"Sejauh ini hasil pencermatan KPU RI , data anomali di Sumatera Utara yakni 72.539," katanya.
Terkait data ganda, KPU melakukan pencermatan sebesar 108.236. Data tersebut baik ganda antar Provinsi, antar Kabupaten dan Kota hingga ganda antar TPS., jelas Herdensi.
Data anomali dan data pemilih ganda tersebut,telah disampaikan kepada KPU Kabupaten/ Kota guna pencermatan dan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil,lanjutnya..
"Misalnya ada 10576 data anomali di Kabupaten Karo, dan adanya 17643 data ganda di Medan," ungkapnya.
Menurut Herdensi , tak sampai di situ , KPU juga tengah gencar melindungi hakpilih, dengan mendirikan posko 1 hingga 28 Oktober.
Posko pengaduan tersebut, imbuh Herdensi berguna bagi masyarakat yang ingin mengadu terkait keluarganya yang sudah meninggal namun masih terdaftar dan pemilih yang sudah memenuhi persayaratan namun belum terdaftar.
"Penduduk yang sudah bisa menggunakan hak pilih namun belum terdaftar, bisa membawa bukti berupa KTP dan KK," katanya.
Dikatakannya posko pengaduan tersebut dibuka dari KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Ke depan, kata Herdensi pihaknya akan melakukan monitoring serta supervisi terkait penyempurnaan daftar pemilih agar dapat memenuhi ekspektasi semua pihak.
"Mudah-mudahan di Sumut tidak lagi ada masalah terkait DPT dan kami meminta kepada seluruh stakeholder agar bekerja sama guna penyempurnaan proses demokrasi kita," katanya.(amd)

Post a Comment