Total Viewers

Agama

Agama

Agussyah Ramadani Damanik Buka Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pencalonan Perseorangan Pemilihan Walikota - Wakil Walikota Medan Tahun 2020


Medan,Faktaonline.Net - Ketua KPU kota Medan, Agussyah Ramadani Damanik secara resmi membuka acara kegiatan Sosialisasi Tahapan Jadwal Pencalonan Perseorangan Pemilihan Walikota -Wakil Walikota Tahun 2020 di Hotel Radison Medan, Senin (9/12)

Kegiatan sosialsasi ini juga dihadiri anggota komisioner KPU Kota Medan, Edy Suhartono, Rinaldi Khair, Nana Miranti, Jefrizal dengan mengundang bakal calon perseorangan , Kesbangpolinmas, Disdukcapil , LSM pengggiat pemilu serta media.

Agusyah Ramadani Damanik dalam sambutannya mengatakan, pencalonan walikota dan wakil walikota Medan pada pilkada 2020 pendaftaranya dibuka melalui dua jalur yaitu pertama jalur perseorangan dan kedua jalur parpol, "Pendaftaran ini berdasarkan pada PKPU No 18 tahun 2018  perubahan dari PKPU No 15 tahun 2018 dan PKPU No 3 tahun 2017 yang mengatur mengenai pencalonan kepala daerah pada pilkada 2020" katanya.

Pada sosialisasi  ini ujar Agussyah, selain menjelaskan syarat pendaftaran calon perseorangan, KPU juga akan mensosialisasikan aplikasi Silon dan ini menjadi kewajiban bagi peserta calon dalam mengimput data.
"Untuk calon perseorangan KPU telah menetapkan sarat dukungan e- KTP 104.992 tersebar di 11 kecamatan", tetangnya.

Ditambahkan Agussyah, Dalam pelaksanaan sosialisasi ini ada 16 tahapan yang harus dilaksanakan dan syarat dukungan dapat diserahkan pada bulan Februari 2020 dan ini merupakan yang paling sulit karena ada tata cara dan batasannya.

Ketua KPU kota Medan berharap para peserta dapat mengikuti acara sosialisasi secara seksama terutama bagi bakal calon perseorangan yang akan mendaftar pada pelaksanaan pilkada 2020.
Sedangkan untuk penjelasan mengikuti tata cara sosialisasi tahapan jadwal pencalonan perseorangan dipemilihan wakilota wakil walkota disampaikan oleh komisioner KPU Kota Medan Divisi Teknis, Rinaldi Khair. (am/red)
--------------------

Wagubsu Musa Rajekshah Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK


Jakarta,Faktaonline.Net - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Tahun ini tema Hakordia adalah ‘Bersama Melawan Korupsi, Mewujudkan Indonesia Maju’. “Hari ini menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali memperkuat upaya dan perjuangan kita melawan musuh bersama, yaitu korupsi. Mudah-mudahan hari yang kita peringati setiap tahun ini, tidak menjadi kegiatan seremonial belaka. Melainkan, pengingat yang justru meningkatkan komitmen kita memberantas korupsi,” ujar Wagubsu Musa Rajekshah, saat ditemui usai acara. 

Dikatakan Musa Rajekshah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri, kata Wagubsu, telah melakukan berbagai upaya untuk melawan korupsi. Beberapa di antaranya melakukan pembekalan dan sosialisasi seputar peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi kepada para pejabat di lingkungan Pemprov Sumut, Diskusi membahas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), penandatanganan Pakta Integritas, meningkatkan pemberdayaan teknologi di bidang pelayanan untuk mendukung transparansi, dan lain sebagainya. “Melalui usaha-usaha yang kita lakukan ini, korupsi diharapkan bisa ditekan di Sumut. Sebagai musuh bersama, kami mengharapkan masyarakat juga aktif memerangi korupsi melalui keahlian dan bidang masing-masing. Di sektor pendidikan, bisa dengan gencar melakukan edukasi anti korupsi,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hakordia.
Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada KPK karena telah berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 60 triliun lebih sebagai hasil dari aksi pencegahan. Selain itu, terjadi peningkatan pada skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan data dari Transparancy International Indonesia. “IPK Indonesia semakin baik, mengalami kenaikan 1 poin dibanding tahun 2017, yakni 37 menjadi 38. Kami berharap KPK ke depannya meningkatkan kerja sama dengan lembaga anti korupsi internasional dan mengintensifkan kerja sama agency to agency,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa pemerintah secara konsisten akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan yang diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal yang melibatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi. “Sesuai arahan Bapak Presiden aksi pencegahan korupsi diprioritaskan di sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Contohnya pelayanan administrasi pertanahan, kesehatan, dan pendidikan,” imbau Ma’ruf Amin.

Diketahui, Rangkaian peringatan Harkordia 2019 sudah dimulai sejak tanggal 6 Desember 2019. Sejumlah acara untuk memperingati Harkodia 2019 sudah dilaksanakan yakni festival SAKSI, malam penghargaan ACFFest 2019 hingga workshop antikorupsi.

Turut hadir dalam peringatan tersebut Pimpinan dari lembaga negara, Menko dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga non kementerian, mewakili gubernur, bupati/walikota se Indonesia. Terlihat juga pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, serta para pimpinan KPK terpilih yaitu Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.(rel)

Gubsu Edy Rahmayadi Turut Memanen Padi dan Tanam Cabai Serta Jagung


Simalungun,Faktaonline.Net - Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya membangun desa menata kota, menuju Sumut yang agraris dan bermartabat. Antara lain dengan melestarikan lahan pertanian dan tidak memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan pertanian.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi saat menghadiri Gerakan Panen Padi di Nagori (Desa) Maligas Bayu dan Nagori Mancuk, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Senin (9/12).

Menurut Gubsu Edy Rahmayadi, kebutuhan bahan pangan khususnya beras, terus meningkat, seiring bertambahnya jumlah penduduk di daerah ini. Namun di sisi yang lain, luas lahan pertanian terus berkurang dan semakin menyempit. Karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta kerja samanya untuk tidak memberikan IMB kepada siapa pun yang ingin mendirikan bangunan di atas lahan pertanian. Karena, biasanya, kalau jalannya sudah bagus, orang akan berlomba mendirikan bangunan di daerah tersebut. " Saya minta, Pak Bupati (Simalungun) agar jangan dikasi itu IMB. Nanti bisa habis lahan kita," tegas Gubernur yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi. 

Edy Rahmayadi juga menyampaikan, pertanian atau tanaman pangan sejatinya menjadi andalan Provinsi Sumut yang begitu subur tanahnya. Karena itu, dirinya memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang berkecimpung di sektor ini. “Kita sudah mulai harus ke sana (pertanian) semua. Inilah hidup kita, bertani. Dulu kenapa Belanda datang menjajah, karena suburnya tanah ini. Tetapi sekarang kita (banyak) hampir lupa,” ujar Gubernur di hadapan ribuan warga yang memadati lokasi acara di atas lahan jagung pasca panen.

Diakui Gubernur, undangan menanam atau memanen di lahan pertanian rakyat, lebih ia senangi. Sebab dari sektor pertanian, Sumut harus bisa maju dan semakin bermartabat di masa mendatang. Untuk itu pula, dirinya meminta agar ada pembagian bibit padi kepada petani di sana. “Nanti saya minta di tanam serentak. Dihitung dulu berapa yang harus ditanam. Nanti saya datang ke sini lagi,” kata Edy Rahmayadi, didampingi Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dahler Lubis yang menyebutkan tanam serentak direncanakan Januari 2020.

Selain itu, Edy juga menyampaikan rencana pemberian bantuan ternak sebanyak 50 ekor sapi dan 100 ekor domba. Tujuannya tidak hanya untuk menambah pasokan daging di Sumut, tetapi juga dari aktivitas sektor peternakan, bisa menghasilkan pupuk organik dari kotoran hewan tersebut. “Kalau ini kita hidupkan, kita akan makmur. Tanah kita luas kok kekurangan (pasokan daging sapi). Makanya saya mau bangun pabrik pupuk (organik) di sini. Tapi pupuknya organik, dan jangan pakai pestisida, bisa merusak tanah,” jelas Edy.

Sementara Bupati Simalungun JR Saragih dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Gubernur ke tempat atau nagori yang lokasinya cukup jauh dari jalan umum. Apalagi memberikan perhatian lebih untuk para petani khususnya di Simalungun. “Terima kasih untuk kehadiran Bapak Gubernur dan juga para petani. Mohon maaf kalau penyambutan kami banyak kekurangan,” kata JR Saragih. 

Dalam kegiatan itu, selain memanen padi dan cabai, Gubernur juga melakukan penanaman jagung, serta penandatanganan prasasti Agro Wisata Nagori Maligas Bayu, dan dilanjutkan penyerahan bantuan bibit kepada kelompok tani di sana.

Turut hadir Perwakilan Unsur Forkopimda Sumut, Kadis Pendidikan Arsyad Lubis, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Fadly, tokoh masyarakat, para petani dan masyarakat setempat.(SP/red)

Wabup Deli Serdang Hadiri Haul Ke II Ulama dan Masyaikh


Deliserdang,Faktaonline.Net - Peringatan Haul ke II Ulama dan Masyaikh Bandar Khalifah Tembung Tahun 2019, di gelar di Masjid Al-Hasaniyah, Jalan M Yakub Lubis, desa Bandar khalifah, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (8/12), Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang di bacakan oleh Qori Internasional Al Ustadz Drs H Fadlan Zainuddin yang merupakan warga Desa Bandar Khalifah.

Setibanya di Masjid Al-Hasaniyah Desa Bandar khalifah, Wakil Bupati Deli Serdang HM Yusuf Siregar, langsung di sambut,Ketua panitia Drs. H. Ngatman Aziz, M. Pd didampingi Sekretaris H Khairul Anwar MA MSi beserta seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Bandar Khalifah dan Tembung.

Dalam sambutan Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Deli Serdang HMA Yusuf Siregar menyampaikan, peringatan Haul merupakan satu tradisi dan kebiasaan yang dilakukan sebagai wujud penghargaan dan rasa hormat kepada para tokoh agama yang diakui oleh banyak kalangan.

Demikian juga dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, memperingati Haul ke-2 ulama Bandar Khalipah Tembung sebagai upaya meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada kita semua khususnya para generasi muda bahwa di Bandar Khalipah ini, ada ulama besar yang selalu menyampaikan dakwahnya dengan cara-cara yang santun dan damai serta mampu menerapkan nilai-nilai kultural dan kearifan lokal dalam membangun dan menata kehidupan seseorang.

Secara zhair beliau telah meninggalkan kita semua, namun pada Haul ini semata adalah sebagai bentuk rasa cinta kita yang tidak terputus kepadanya. “Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini marilah kita berdoa agar beliau senantiasa mendapat tempat terbaik di sisi allah. Subhanahu wa ta’ala, dan kita semua bisa selalu mengingat, mengenang sekaligus mencontoh suri tauladan dan nilai-nilai kebaikan yang telah diwariskan beliau untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari,” katanya.

Dan saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada keluarga besar Ulama Masyaikh Bandar Khalipah Tembung yang telah mewarisi perjuangan beliau di dalam memajukan dakwah dan menyebarkan syiar Islam.

Sementara itu Sambutan Ketua panitia Al Ustadz Drs H Ngatman Aziz M. Pd menyampaikan, atas nama Panitia penyelenggara acara Haul Ulama Bandar Khalipah Tembung yang kedua bertepatan pada hari ini tanggal 8 Desember tahun 2019, saya mengucapkan ribuan Terima kasih, terutama kepada bapak wakil bupati Deli Serdang HMA Yusuf Siregar yang sudah hadir pada hari ini, beserta para seluruh ibu-ibu sekalian. “Melihat sosok kepribadian ulama-ulama kita terdahulu yaitu ulama-ulama Tembung Bandar Khalifah dan juga tentang paham yang diajarkan kepada masyarakatnya, mereka sudah mewariskan kepada kita, mereka itu memiliki kepribadian yang luar biasa mereka yang punya sifat ramah tamah sopan santun kepada masyarakat,” ujar Al Ustadz Gatman Aziz.

Di akhir acara Haul ke – II Ulama dan Masyaikh Bandar Khalifah Tembung Tahun 2019, yang di gelar di Masjid Al-Hasaniyah Jalan M Yakub Lubis, desa Bandar Khalifah,dilanjutkan dengan pembacaan pengumuman pemenang lomba Cabang Takhtim – Tahlil, Marhaban, Talqin, Cerdas Cermat materi Ahlussunndah wal jama’ah dan lomba pidato materi Ahlussunndah Wal Jamaah.(DS01)

Jajaran Kejari Lampung Utara Gelar Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia


Lampung Utara | Faktaonline.net - Pasca melakukan upacara di Lapangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Kemudian dilanjutkan Upacara Di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri setempat dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019 yang diikuti oleh para pegawai pada Kejaksaan Negeri, Senin (09/12/2019).

Kajari Lampura,  Yuliana Sagala, SH,MH saat membacakan isi Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. ST. BURHANUDDIN, SH.,MH. dalam peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2019 dengan tema “Bersama melawan korupsi, mewujudkan Indonesia maju”.

Pada kesempatan tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia mengajak seluruh Insan Adhyaksa meneguhkan kembali komitmen dan tanggung jawab untuk saling bahu membahu dalam proses penegakan hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi guna memajukan Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian stiker anti korupsi dan bunga ke Kantor Pemda Kabupaten Lampung Utara, Polres Lampung Utara, Kodim 0412 Lampung Utara dan para pengguna jalan bertempat di area Bundaran pasar pagi Kotabumi. Hingga usai acara tersebut seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia Tahun 2019 Kejaksaan Negeri Lampung Utara berjalan aman dan lancar. (Syah/Cecep)

Kajari Lampung Utara Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia


Lampung Utara,Faktaonline.net  - Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejari Lampung Utara (Lampura) melaksanakan Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi sedunia Tahun 2019, di Lapangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Abung Semuli, Kabupaten setempat, Senin (09/12/2019).

Upacara tersebut diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampura, Yuliana Sagala.SH.MH, beserta rombongan, Camat Abung Semuli, Rohim Fauzi, MM, beserta staf, Kepala SMA Negeri 1 Abung Semuli, M.Suharyadi, M.Pd, para dewan guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Abung Semuli yang berjumlah sekitar 800 orang.

Yuliana Sagala.SH.MH. Selaku Kajari Lampura bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan bahwa pada kesempatan tersebut Inspektur Upacara menyampaikan melalui peringatan Hari Anti Korupsi sedunia Tahun 2019 yang mengangkat tema “Bersama melawan korupsi, mewujudkan Indonesia maju”. Pihaknya juga mengajak para siswa-siswi SMA Negeri 1 Abung Semuli untuk menjadi generasi milenial, generasi anti korupsi, menjadi siswa-siswi yang produktif dan bertaqwa.

Pada kesempatan tersebut juga diumumkan pemenang kegiatan lomba-lomba Pidato dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia Tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 lalu, bertempat di SMA Negeri 1 Abung Semuli, dibagikan hadiah dan souvenir kepada para pemenang lomba serta dibagikan pula souvenir kepada para guru dan siswa yang hadir. (Syah/Cecep)

Diikuti ASN di Jajaran Pemkab Lampung Utara , PJ Sekda Pimpin Upacara Apel Pagi Dirangkai Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia


Lampung Utara,Faktaonline.Net - Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara , H Sofyan, SP, MM, bertindak sebagai pembina Upacara Apel Pagi yang
dirangkai dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bertempat di Lapangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Senin (9/12/2019).

Dalam sambutannya Plt. Bupati Lampung Utara,. H.Budi Utomo, SE, MM, yang dibacakan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten, H. Sofyan, SP, MM, mengajak para ASN bersama-sama untuk bersyukur karena masih diberikan nikmat umur sehingga masih bisa berkumpul dan melaksanakan aktifitas.

Selanjutnya, Sopyan memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah mengikuti apel pagi.
Menurutnya apel pagi ini merupakan salah satu kewajiban ASN yang harus dilaksanakan.

Pada kesempatan itu, Sofyan meminta kepada seluruh ASN untuk bisa menjaga kedisiplinan, merawat dan memelihara kebersihan di lingkungan kerja, serta selalu memotivasi sekaligus memacu semangat kebersamaan.

Sehubungan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, Sofyan menyampaikan bahwa korupsi harus dilawan karena membawa dampak yang tidak baik. Dapat merugikan semua pihak. Setelah memberikan sambutan dilanjutkan dengan menyuarakan yel- yel anti korupsi. Usai apel ASN melakukan foto bersama di bawah banner Hari Anti Korupsi Sedunia.(Seproni)

Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa di PN Simalungun , Minta Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat


Simalungun,Faktaonline.Net - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat yang terdiri dari elemen Masyarakat Adat Ompu Mamontang Laut Sihaporas, Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan, PMKRI Pematangsiantar, GMKI Pematangsiantar-Simalungun, GMNI Pematangsiantar, SALING, AMAN TANO BATAK, SAPMA PP Simalungun melakukan aksi massa “Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat“. Aksi ini dilakukan di depan Pengadilan Negeri Simalungun bertepatan dengan sidang kedua Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita pada hari Senin 09-12-2019.

Banyaknya konflik agraria di Sumatera Utara telah memposisikan petani, buruh tani dan masyarakat adat,dan kelompok lainnya sebagai korban. Tanah-tanah petani, wilayah adat, hutan adat milik masyarakat adat telah menjadi objek konsesi perusahan perkebunan dan hutan tanaman industri. Hal ini seolah terus Negara biarkan, rakyatnya menjadi korban perampasan lahan. Bahkan habisnya konsesi perkebunan tidak serta merta menjadikan tanah yang menjadi objek konflik tersebut bisa dikuasai petani dan masyarakat adat.

Protes dan tuntutan pengembalian wilayah adat yang dilakukan oleh masyarakat adat masih sering berujung kriminalisasi. Mereka mempersoalkan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.TPL (Toba Pulp Lestari) yang telah menghancurkan hutan adat. Namun, ketika Masyarakat Adat bercocok tanam di wilayah adatnya, seringkali pihak keamanan perusahaan menghalang-halangi hingga berujung bentrok dan berujung kriminalisasi yang memposisikan Masyarakat Adat sebagai korban.

Seperti yang dialami oleh Masyarakat adat Sihaporas di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. 16 September 2019, saat Masyarakat Adat sedang berladang di wilayah adatnya, pihak keamanan perusahaan datang meminta warga berhenti berladang di wilayah adat yang diklaim masuk konsesi perusahaan. Bentrok dan tindakan saling pukul pun tidak dapat dihindarkan. Pihak Perusahaan dan Masyarakat adat pun saling melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian.

Masyarakat adat melaporkan penganiayaan terhadap masyarakat adat dan balita yang turut menjadi korban saat kejadian tidak disidik Aparat Kepolisian. Kepolisian justru menahan Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita atas laporan TPL yang mengadu dugaan penganiayaan orang atau benda. Keduanya ditangkap saat Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita selaku Pelapor dan Saksi terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Humas Perusahaan.

Ditetapkannya Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita, menjadi korban kriminalisasi. Thomson Ambarita telah ditetapkan sebagai tersangka atas Laporan Polisi No. Pol. LP/226/IX/2019/SU/Simal tanggal 16 September 2019. Dan berujung pada penetapan Tersangka dan Penangkapan terhadap Jonny Ambarita berdasarkan surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sip. Kap/149/IX/2019/Reskrim bertanggal 24 September 2019. Thomson Ambarita dan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sip. Kap/150/IX/2019/Reskrim tanggal 23 September 2019 an. Joni Ambarita yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polres Simalungun IPTU B HENGKY B SIAHAAN, SH berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik /375/IX/2019/Reskrim tanggal 18 Semtember 2019. Penetapan tersangka dan penangkapan tehadap Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita tersebut memperlihatkan bahwa Laporan Polisi No. Pol. LP/226/IX/2019/SU/Simal tanggal 16 September 2019, yang dilaporkan oleh Bahara Sibuea, dkk, sangat cepat diproses oleh penyidik Polres Simalungun.

Namun hal itu berbanding terbalik dengan lambannya penanganan Laporan Polisi No.: STPL/84/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang dilaporkan oleh Thomson Ambarita sebagai korban dan Bahara Sibuea sebagai Pelaku Penganiayaan. Namun, Hingga saat ini, Laporan Thomson Ambarita masih belum dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Bahara Sibuea belum ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana penganiayaan terhadap Thomson Ambarita. Meskipun 2 (dua) alat bukti sudah terpenuhi unsurnya.

Pertama, berdasarkan hasil VISUM REVERTUM yang dikeluarkan oleh RSUD Tuan Rondahaim Pematang Raya dan hasil rekam medik yang dikeluarkan UPDT Puskesmas Pematang Sidamanik, telah ditemukan adanya luka lebam di punggung Thomson Ambarita akibat pukulan benda tumpul. Kedua, hasil pemeriksan saksi korban Thomson Ambarita dan saksi-saksi lain yang melihat peristiwa tindak pidana tersebut secara langsung.

Hal-hal tersebut semakin menguatkan bahwa Humas PT. TPL telah melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap Thomson Ambarita.Dan pada tanggal 2 Desember 2019 telah berlangsung sidang perdana Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita atas penyidikan laporan Humas PT.TPL,akan tetapi tidak adanya keterbukaan informasi yang jelas mengenai waktu pelaksanaan persidangan sehingga membuat pihak keluarga dari Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita tidak bisa melihat dan memberi dukungan moril kepada keluarganya yang akan disidang. 

Oleh karena itu,Aliansi Mahasiswa Masyarakat Adat melakukan aksi massa “Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat“ dengan beberapa tuntutan seperti,
 1. Mendesak Pengadilan Negeri Simalungun Membebaskan Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita.
 2. Mendesak Polres Simalungun untuk segera menangkap Humas PT.TPL Bahara Sibuea, atas laporan Thomson Ambarita atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Bahara Sibuea, Humas PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) pada tanggal 16 Septemteber 2019 yang terjadi di Buntu Pangaturan Desa Sihaporas sekitar jam 11. 30, berdasarkan Laporan Polisi No.: STPL/84/IX/2019 tanggal 18 September 2019. (Al,MP)

Jelang Natal dan Pergantian Tahun , Walikota Pimpin Rakorpem Diikuti OPD di Lingkungan Pemko Pematangsiantar


Siantar,Faktaonline.Net - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar ditegaskan harus berbenah menjelang pergantian tahun 2019 ke Tahun 2020. Penegasan itu disampaikan Walikota Pematangsiantar H Hefriansyah, SE, MM, dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2019, Natal, serta Tahun Baru 2019, di ruang rapat Serbaguna kantor Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin (9/12).

Ditegaskan Walikota Siantar, Hefriansyah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus segera menyusun langkah-langkah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar dari ancaman, resiko, dan dampak bencana, "Jangan sampai terjadi keterlambatan ataupun kekurangan, apalagi ketiadaan personil dalam penanganan bencana, Hal ini tidak menjadi alasan bagi saya maupun masyarakat jika terjadi situasi yang tidak kita harapkan," katanya dengan tegas.

Untuk Dinas Perhubungan, diminta meningkatkan koordinasi dengan Polresta Pematangsiantar dalam rangka penertiban arus lalu-lintas di setiap titik rawan kemacetan, antara lain pusat pendidikan, perbelanjaan, simpang dua, Jalan Medan, hingga perbatasan dengan Kabupaten Simalungun. "Lakukan pemetaan rawan kemacetan lalu-lintas, rekayasa lalu-lintas, serta siagakan beberapa personil Dinas Perhubungan pada setiap titik rawan. Agar menjadi perhatian utama Saudara, menjelang Hari Natal sampai H plus 2 Tahun Baru. Siagan personil untuk mengantisipasi kemacetan di titik-titik rawan tersebut, " Jangan sampai terjadi kemacetan panjang yang memakan waktu hingga berjam-jam, yang dapat menimbulkan persepsi buruk terhadap kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar" pesan Hefriansyah.

Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), agar meningkatkan keindahan kota, memberikan penerangan di waktu malam yang layak bagi masyarakat, responsif terhadap pengaduan masyarakat tentang lampu penerangan jalan, serta melakukan penataan ruang terbuka hijau maupun taman-taman kota secara maksimal, yang akan menjadi destinasi masyarakat Kota Pematangsiantar, maupun yang berasal dari luar Kota Pematangsiantar. "Berikan suasana yang dapat membuat pengunjung betah dan kembali datang untuk menikmati keindahan taman-taman kota kita. Harapan saya, agar setiap ruang terbuka hijau maupun taman-taman kota dapat selalu bebas dari sampah atau pemandangan lain yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat maupun pengunjung di kota ini," sebut Hefriansyah.

Sedangkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), harus memaksimalkan penegakan Peraturan Daerah (Perda). Lalu, melakukan tindakan pencegahan maupun penertiban terhadap pelanggar Perda. Menyiagakan personil untuk mengantisipasi pelanggaran Perda, dan yang tidak kalah pentingnya, melakukan pengamanan di setiap kegiatan keagamaan, baik di rumah ibadah maupun di tempat-tempat di mana terdapat keramaian masyarakat. "Diminta atau tidak diminta oleh penyelenggara acara, agar umengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan," imbaunya.

Sementara itu, para camat diharapkan menghubungkan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada dirinya selaku kepala daerah. Juga meningkatkan koordinasi dengan setiap OPD yang berkaitan dengan tugas-tugas. Khusus terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, harus melakukan interaksi aktif dengan Kapolsek, Danramil, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menjaga situasi kondusif. "Saya menyarankan kepada camat selaku kepala wilayah untuk tidak meninggalkan wilayah kerja sampai Tahun Baru 2020," tukasnya. 

Selanjutnya, kepada seluruh lurah diharuskan respon terhadap setiap aspirasi maupun pengaduan dari masyarakat. Meningkatkan koordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, serta memberdayakan seluruh perangkat kelurahan mulai RT/RW/kepala lingkungan, dan LPM maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk turut serta memelihara kondusivitas wilayah kerja. "Antisipasi kedatangan orang-orang yang mencurigakan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan akibat kelalaian kita dalam memelihara kondusivitas keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat," ujarnya 

Khusus tentang anggaran kelurahan, jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. "Saya tidak punya kepentingan materil sedikit pun terhadap anggaran ini. Saya hanya punya tanggungjawab moral, agar indeks rasio, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran di Kota Pematangsiantar dapat ditekan serendah-rendahnya melalui kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan," tukasnya.

Hefriansyah mengaku ingin melihat sejauh mana anggaran kelurahan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat nantinya. "Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang akan dirilis oleh BPS Kota Pematangsiantar pada awal tahun 2020. Inilah yang akan menjadi indikator keberhasilan kinerja Bapak/Ibu Lurah dan kita semua penyelenggara pemerintahan di kota ini. Karena itu keberhasilan Bapak/Ibu sekalian adalah keberhasilan saya juga sebagai Kepala Daerah," katanya lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Hefriansyah meminta kepada para lurah agar memberdayakan masyarakat lokal kelurahan. Jangan menggunakan , tenaga kerja dari luar wilayah Kota Pematangsiantar. Karena setiap wilayah desa dan kelurahan di seluruh republik ini memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama. "Kepada camat juga, saya sudah delegasikan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan anggaran kelurahan. Lakukan pendampingan dan komunikasi aktif dengan Bapak/Ibu Lurah. Tingkatkan pengetahuan dan kompetensi saudara, sehingga saudara dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan yang saudara miliki kepada Bapak/Ibu Lurah kita untuk melaksanakan anggaran kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku. Titip salam buat seluruh pengurus kelompok masyarakat di setiap kelurahan. Saya akan menyampaikan ucapan terima kasih saya secara langsung atas pengabdian dan jerih payah mereka di kesempatan yang berikutnya," terangnya.

Kemudian, kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diingatkan, selama beberapa tahun belakangan predikat Kota Toleran terbaik telah lepas dari genggaman Kota Pematangsiantar. Hal ini harus segera disikapi, karena Kota Pematangsiantar telah memiliki berbagai potensi untuk mengembalikan predikat tersebut. "Segera susun langkah-langkah perbaikan, inovasi, rencana aksi, atau apapun sebutannya demi mencapai target tersebut," tandas Hefriansyah. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diingatkan juga banyaknya pengaduan masyarakat terhadap kondisi jalan di Kota Pematangsiantar. Sehingga menimbulkan stigma di tengah-tengah masyarakat. Kepala Dinas PUPR pun ditekankan agar pro aktif dalam menyikapi dan merespon setiap pengaduan yang berasal dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai media sosial lainnnya. "Segera lakukan tindakan dan jalin komunikasi aktif dengan lurah dan camat agar Saudara mengetahui skala prioritas dalam penanganan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pematangsiantar," ujarnya.

Untuk Inspektorat, agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2019. Melakukan deteksi dan audit sedini mungkin terhadap pelaksanaan anggaran, jangan sampai terjadi banyaknya potensi kerugian keuangan negara yang menjadi temuan oleh BPK nantinya. "Hal ini merupakan indikator keberhasilan kinerja saudara dalam menjalankan fungsi pengawasan," sambungnya.

Kabag Tata Pemerintahan Pemko Pematangsiantar Junaedi A Sitanggang, SSTP, dalam laporannya menjelaskan, maksud dan tujuan Rakorpem ini untuk mencegah terjadinya sengketa kewenangan dan insubordinasi oleh perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota pematangsiantar, menindaklanjuti dan mengatasi berbagai permasalahan aktual yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta terpeliharanya iklim yang kondusif dan toleran menjelang perayaan hari-hari besar pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 di Kota Pematangsiantar.
Tampak hadir para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, camat, dan lurah se-Kota Pematangsiantar. (Al,MP)

Sahabat Lingkungan Lakukan Peninjauan , PT Allegerindo Nusantara Diduga Buang Limbah Ke Sungai Nagori Salbe


Simalungun,Faktaonline.Net - Organisasi Sahabat Lingkungan meninjau aliran Sungai yang diduga Pembuangan Limbah ternak babi oleh PT. Allegerindo Nusantara yang ada di Nagori Salbe, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Diketahui bahwa Air aliran sungai itu, langsung masuk ke wilayah perairan Danau Toba, di Daerah Tiga Ras, Kecamatan Dolok Pardamenan.
Dalam pengembangan dan pemajuan kawasan Wisata Danau Toba sudah seharusnya didukung penuh oleh setiap lapisan, elemen masyarakat, kelompok-kelompok organisasi, dan Pemerintah.

Hal itu disampaikan Dedi Wibowo Damanik Sekretaris Eksekutif Sahabat Lingkungan (SaLing) saat melakukan Investigasi di lokasi Aliran Sungai diduga tempat pembuangan limbah perusahaan ternak babi tersebut. Minggu (08/12/19) sekitar pukul 17 : 00 Wib.

Lanjut Dedi menjelaskan bahwa, dalam perjalanan untuk capaian kesana, masih ada yang dirasa perlu untuk dituntaskan oleh Pemerintah yaitu mencabut izin-izin perusahaan yang berada di kawasan Danau Toba. Kita tidak mau Danau Toba menjadi tempat bermuaranya limbah-limbah perusahaan. “Sore ini, kami organisasi Sahabat Lingkungan melintas dari Desa Salbe Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, yang dimana disana ada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kami duga menjadi tempat pembuangan limbah ternak babi oleh PT Allegrindo Nusantara, "Kami juga sudah mengambil beberapa sampel untuk dibawa ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut.” Jelas Sekretaris Eksekutif SaLing itu.

Selain itu, Dedi juga mengatakan bahwa jika sudah ada Hasil Laboratium dan dinyatakan Airnya Fositif tercemari oleh Limbah ternak babi, maka langkah selanjutnya akan di Laporkan Kepada Presiden Republik Indonesia. “Kita meminta Presiden Jokowidodo menindak tegaa Perusahaan Allegerindo jika terbukti mencemari lingkungan dan kita minta agar segera di cabut ijinnya usahanya,” tegas Dedi W Damanik.

Terpisah Sekretaris Eksekitif SaLing itu juga mengatakan bahwa beberapa menit berada di Daerah Aliran Sungai Nagori Salbe Kecamatan Dolok Pardamean, aroma tidak sedap tercium oleh merekan.
"Hal itu juga menjadi dugaan kuat SaLing bahwa PT Allegrindo Nusantara telah melakukan pencemaran lingkungan, yang dimana aliran sungai tersebut langsung bermuara ke Danau Toba", pungkasnya (Al,MP)

Peduli Kawasan Danau Toba, SaLing Tanam Ratusan Pohon Dinagori Salbe Tigaras


Simalungun,Faktaonline.Net - Organisasi Sahabat Lingkungan melakukan penanaman pohon di Nagori Salbe, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Minggu (8/12/2019).
Kegiatan penanaman Ratusan pohon tersebut, dilakukan pada saat pelatihan dan pendidikan serta masa perkenalan (Masper) anggota baru Sahabat Lingkungan Angkatan ke-XII, yang berlangsung selama tiga hari yakni Jumat- Minggu 6-8 Desember 2019 di Nagori Salbe, Kecamatan Dolok Pardamean, Kebupaten Simalungun.

Ketua Panitia Masper SaLing Angkatan XII, Twenty J Giawa menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya Penanaman pohon tersebut adalah yang utamanya untuk meningkatkan kemampuan mitigasi bumi terhadap perubahan iklim secara lokal. “Dengan penanaman pohon itu, kita membuktikan bahwa kita turut peduli akan kelestarian lingkungan dan wujud mengatisipasi agar tidak terjadi pemanasan global terkhusus di kawasan Destinasi Wisata Danau Toba.” Katanya. Senin (09/12/19).

Selain itu, Twenty juga menambahkan bahwa Lingkungan di kawasan danau toba khususnya di kawasan Tigaras harus terus menerus dilestarikan, agar dapat menjadi destinasi wisata yang paling di minati para wisatawan. “Terkhusus di Tigaras, bahwa saat ini tidak cukup hanya satu kali atau dua kali menanam pohon, namun harus rutin agar kelestarian lingkungan lewat kesejukannya tetap terjaga. Selain itu kawasan danau tobanya juga haruslah dibersihkan dan itu menjadi ‘PR’ bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menciptakan Danau toba sebagai destinasi wisata di Asia”. Sebutnya.

Terpisah Trisno Situmorang, Sekretaris Panitia Masper SaLing Angkatan XII menambahkan bahwa Penanaman Pohon tersebut akan tetap dilaksanakan saat kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota baru di SaLing bahkan dikegiatan yang lainnya. “Penaman Ratusan Pohon di Nagori Salbe, Kecamatan Dolok Pardamean ini adalah yang pertama kalinya kita lakukan, namun kita juga nantinya akan mengadakan kegiatan disini, sembari tetap melaksanakan penanaman pohon. (Al,MP)

Car Free Day "Hari Ibu" , Walikota Lepas Peserta Jalan Santai


Pematangsiantar,Faktaonline.Net - Walikota Pematangsiantar H Hefriansyah, SE, MM melepas peserta jalan santai dalam acara Car Free Day bertajuk "Hari Ibu".
Para peserta dilepas dari depan Balai Kota, Jalan Merdeka Pematangsiantar, pada hari Minggu 08-12-2019 pagi.

Ramai warga turun ke jalan untuk mengikuti jalan santai sambil berolahraga pagi. Selain jalan santai, Car Free Day kali ini diisi berbagai lomba kreasi, seperti lomba foto ibu bareng anak, lomba nerangkai kata "Andai Aku Jadi Ibu", dan berbagai lomba lainnya.

Para pemenang lomba mendapatkan berbagai hadiah menarik berupa peralatan memasak hingga sepeda. Car Free Day bertema Peringatan Hari Ibu juga diisi beragam pertunjukan, seperti Komunitas Skate Board, Ngamen, Futsal on The Street, Sepeda Santai, Door Prize, Kuliner, Foto Booth, dan sebagainya.

Di sela-sela acara, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah didampingi Ketua TP PKK Ny Syahputri Hefriansyah Boru Hutabarat serta Kabag Humas dan Protokoler M Hammam Sholeh mengatakan, dengan adanya kegiatan Car Free Day bertema Peringatan Hari Ibu, diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara ibu dan anak yang penuh rasa kasih sayang dalam mendidik anak. Hefriansyah pun mengapresiasi perhelatan Car Free Day yang juga dihadiri beragam komunitas, termasuk anak-anak disabilitas. "Saya berharap acara Car Free Day menjadi momen kita saling berkumpul, berekspresi, berolahraga, dan tentunya berinteraksi satu sama yang lain demi persatuan dan kesatuan," katanya.
Car Free Day, tambahnya, diharapkan juga dapat menjadi sarana rekreasi bagi warga Kota Pematangsiantar di pagi hari dengan udara yang sehat dan segar.

Senada dengan itu, Kabag Humas dan Protokoler Pematangsiantar M Hammam Sholeh, AP mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung Car Free Day berupa partisipasi hadiah, seperti Direktur PDAM Tirtauli, PT PLN, BRI, Bank Sumut, Kanwil Pajak, Lampu Philips, dan terkhusus TP PKK Kota Pematangsiantar yang menjadi panitia pendamping Car Free Day dengan tema Hari Ibu.

Acara juga diisi sosialisasi narkoba dari BNN Kota Pematangsiantar serta penampilan senam Zumba, musisi jalanan, dan lainnya. Acara Car Free Day tampak Dihadiri Dandim O207/Simalungun, Pj Sekda Pematangsiantar Kusdianto SH, oimpinan Organisasi Perangkat Daerah, kader PKK, masyarakat, serta ragam komunitas di Siantar. (Al,MP)

GMKI Pematangsiantar - Simalungun Rayakan Natal Dirangkai Dengan Diskusi Publik


Pematangsiantar,Faktaonline.Net - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pematangsiantar-Simalungun menghelat perayaan natal yang dirangkai dengan diskusi publik bertemakan “Merawat Toleransi di Pematangsiantar Menjelang Pesta Demokrasi 2020”.

Hal ini diungkapkan oleh ketua panitia, Tulus Panggabean yang menjelaskan bahwa perayaan natal tersebut dilaksanakan pada Hari Sabtu, 07 Desember 2019 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Kesatria yang berada di Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur.

Dalam sambutannya Tulus menjelaskan bahwa GMKI ingin merayakan natal dengan cara baru sembari memaknai semangat natal yang sejalan dengan semangat toleransi kota Pematangsiantar. “Untuk itulah kami ingin mengkampanyekan agar kota Pematangsiantar dapat dicontoh sebagai kota toleran melalui perayaan natal. 

Ditempat yang sama, May Luther Dewanto Sinaga, S.Th, selaku Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun mengatakan bahwa perayaan natal bukan hanya sebatas seremonial, melainkan yang paling penting adalah makna dari natal tersebut. Dan kiranya damai natal dapat dirasakan oleh setiap masyarakat khususnya yang ada di pematangsiantar. Dan toleransi adalah salah satu wujud damai tersebut. Ibadah dan liturgi berjalan dengan penuh sukacita.
Selepas ibadah, dalam sesi diskusi yang di moderatori oleh Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, May Luther Dewanto Sinaga, S.Th. meminta jawaban para pemateri perihal ancaman-ancaman yang dapat merongrong toleransi di Pematangsiantar menjelang Pesta Demokrasi 2020 (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada).

Pembicara pertama Wakapolres Pematangsiantar, Kompol Banggas Simarmata, dalam pemaparannya menjelaskan fenomena radikalisme.
Ia mengungkapkan bahwa orang yang terpapar radikalisme kebanyakan belajar otodidak dari jejaring internet. “Meskipun demikian, kami tetap melakukan tindakan antisipasi yakni Deteksi Dini oleh Babinkamtibmas”, Ujar Banggas sembari mengucapkan selamat natal bagi GMKI Pematangsiantar-Simalungun.

Sementara itu, pembicara lainnya, Daniel Dolok Sibarani yang merupakan Ketua KPU Kota Pematangsiantar menerangkan bahwa isu politik SARA menjadi ancaman yang paling subur menjelang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). “Politik agama sebenarnya sudah lama, tapi semakin menguat Pasca Pilkada DKI tahun 2017, di mana media sosial menjadi panggung pertarungan black campaign", ujar Daniel yang juga merupakan Senior GMKI tersebut.

Untuk itu, Daniel berharap agar mahasiswa/kaum milenial sebagai pengguna 70 persen media sosial dan dikenal berintelektual agar menjadi pilar utama dalam merawat toleransi dengan cerdas menelaah berita dan yang lebih penting menolak balck campaign.

Dari kacamata pengamat, dr. Sarmedi Purba mengungkapkan bahwa toleransi Pematangsiantar bermuara dari toleransi antar suku dan budaya, untuk itu ia berharap agar Pilkada dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mengayomi. “Pesan saya kepada anak-anak muda agar memberanikan diri maju Pilkada, harus ada Milenial yang berani mengubah kota Pematangsiantar dan merawat toleransi, baik antar suku maupun antar agama”, Ujar dokter yang juga Direktur Rumah Sakit Vita Insani.

Saat ditanyakan oleh moderator, May Luther Dewanto Sinaga, S,Th perihal potensi kerawanan sosial akibat mangkraknya tugu Sangnawaluh, tokoh Simalungun ini mengungkapkan bahwa perlunya musyawarah untuk mencapai mufakat dan untuk mencapai itu diperlukan figur pemimpin yang konsekuen menjalankan regulasi.

Acara yang dihadiri oleh ratusan undangan ini diwarnai dengan sesi tanya jawab, beberapa penanya, misalnya Izah Sari Marito Sihombing dan Putri Tampubolon. Izah menanyakan korelasi politik identitas dengan kekerabatan marga pada beberapa suku di Indonesia, sementara putri menanyakan unsur-unsur money politik. Menjawab itu, ketua KPU Pematangsiantar, Daniel Dolok Sibarani, menjelaskan untuk memilih pasangan, idealnya melihat visi misi calon. “Tapi kondisi saat ini ketersediaan calon yang berkualitas masih minim sehingga biasanya pemilih menarik garis persamaan ataupun kesamaan dengan figur calin, contohnya sama-sama agama A, bermarga A dan lain sebagainya”. Ujar Daniel.

Daniel juga mengungkapkan bahwa dalam tahap sosialisasi calon diperbolehkan mengumpulkan orang, membagi APK, menjamu makan. “Dengan catatan tidak boleh membagi uang dan pertemuan harus diberitahukan ke penegak hukum”, tambah Daniel.

Kesimpulannya sebut Daniel, yang ditulis oleh Gading S selaku Notulen, bahwa tantangan penyelenggaraan Pilkada datang dari kehadiran media sosial, di mana transaksi informasi yang belum seluruhnya di filter dapat memengaruhi pengguna, sehingga dapat menjadikan pengguna sebagai produsen kampanye negatif.

 Maka GMKI Pematangsiantar-Simalungun mengharapkan peran aktif para kader dan kaum milenial agar tidak serta merta terprovokasi serta bijak dan cerdas dalam menggunakan jari jemari di media sosial. “Semoga diskusi ini berguna untuk pendewasaan dan pendidikan politik bagi masyarakat agar memilih calon yang berkualitas dan mampu merawat toleransi di Pematangsiantar, tutup May Luther Dewanto, S.Th yang juga moderator diskusi tersebut.

Dalam acara perayaan natal dan diskusi publik GMKI Pematangsiantar-Simalungun tersebut juga terlihat dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Pematangsiantar dan dan perwakilan dari KOREM. (Al,MP)

Budi Utomo Melepas Peserta Lampung Bersepeda # 24


Lampung Utara,Faktaonline.Net - Plt Bupati Lampung Utara, H. Budi Utomo, SE, MM, menghadiri acara Lampung Bersepeda #24 dengan tema "Satu Sepeda Sejuta Sahabat" di Stadion Sukung Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara , Minggu (8/12/2019).

Hadir Dandim O412, Kepala PN Kotabumi, Kakimal, Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi, Kepala Rutan Kelas IA Kotabumi,h Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Koordinator Bagian, Koordinator Goweser Lampung dan Para Goweser Se-Lampung. Tampak pula Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Fauzi Hasan hadir sebagai peserta gowes Lampung Bersepeda.

Dalam sambutannya Plt. Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, SE, MM, mengatakan bahwa kegiatan ini dapat dijadikan sebagai alat pemersatu sesama Goweser se-Lampung. “Dengan kegiatan gowes tidak hanya kesehatan lahiriah yang didapat tapi juga batiniah dengan adanya silaturahim yang terjalin antar sesama goweser,” kata Budi Utomo.

Dalam pelaksanaan kegiatan Lampung Bersepeda ini, Budi Utomo, mengharapkan para Goweser tetap menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan.
Kegiatan ini diikuti sekitar 2500 Goweser dari seluruh Lampung. Ada 2 jalur yang diterapkan dalam pelaksanaan Lampung Bersepeda. Jalur Biru dengan rute sepanjang 10 km dan Jalur Merah dengan rute sepanjang 25 km. Para Goweser dapat memilih rute sesuai dengan kemampuan Goweser.(seproni)

Diduga Tidak Miliki Izin , GOR Siantar Beralih Fungsi Menjadi Tempat Bazar Musiman


Pematangsiantar,Faktaonline.Net - Keberadaan Gedung Olahraga (GOR) Pematangsiantar diduga telah beralih fungsi, semula tempat kegiatan olahraga,  namun kini telah menjadi tempat kegiatan Bazar Musiman, Ironisnya Bazar Musiman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berkomputen.

Dari amatan awak media, saat ini di GOR Siantar telah berdiri Stand untuk kegiatan komersil, dan diduga para pedagang dikutip dengan harga sewa yang berbeda, Tahun 2019 GOR dikomersilkan oleh PT Suriatama Mahkota Kencana selaku pemenang tender pembangunan GOR menjadi pusat perbelanjaan.

Menanggapi kabar mengenai alih fungsi Gedung Olah Raga (GOR) satu-satunya di Pematangsiantar yang kerap dipergunakan untuk tempat bazar musiman, Kasat Pol PP Kota Pematangsiantar, Robert Samosir mengatakan, anggota Satpol PP Pemko Pematangsiantar sudah ke turun lapangan dan menyampaikan kepada pengelola agar bazar ditutup, " katanya.

Lanjut Robert Samosir, Namun pihak pengelola tidak menggubrisnya dan menolak " Pihak pengelola malah menunjukkan izin keramaian dan dukungan masyarakat serta persetujuan pemenang tender melalui Sukoso, dan kami masih menunggu surat dari Dispenda tentang hak pengelolaan GOR untuk dijadikan bahan dalam melakukan tindakan selanjutnya, agar dalam pelaksanaan penertiban tidak menimbulkan persoalan yang baru" ujar Robert Samosir

Sementara, Kabid Perizinan Pemko Pematangsiantar, Mardiana, SH mengatakan, bahwa kegiatan Bazar di GOR tersebut tidak ada memiliki izin.

Kapolres Siantar, AKBP Budi Pardamean Saragih dan salah seorang Anggota DPRD Siantar yang membidangi bidang izin usaha belum berhasil di konfirmasi untuk di minta keterangan mengenai kegiatan bazar dan izin keramaian dari pihak kepolisian. (Al,MP)