Total Viewers

Home » » Anggota KPK Benhardi : Persentase Laporan LHKPN Legislatif Masih Rendah Sekali

Anggota KPK Benhardi : Persentase Laporan LHKPN Legislatif Masih Rendah Sekali

Written By Faktaonlline.net on Thursday, February 14, 2019 | Thursday, February 14, 2019


Medan , Faktaonline.net - Persentase kesadaran untuk melaporkan aset maupun harta yang dimiliki anggota legislatif , baik anggota DPR maupun DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , secara nasional masih sekitar 30 persen,dinilah masih rendah..
Hal itu dipaparkan anggota KPK bidang pendaftaran LHKPN ,Benhardi Saragih , usai acara bimbingan tekhnis (bimtek) tentang tata cara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan sistem elektronik ( e-LHKPN) yang diikuti utusan 16 Parpol peserta Pemilu 2019,bertempat di Aula atas kantor KPU Sumut ,Jalan Perintis Kemerdekaan No 35 Medan , Kamis (14/2/2019)., “Sampai Tahun 2018 lalu , untuk laporan LHKPN, ternyata laporan untuk legislatif masih rendah sekali,” kata Benhardi yang juga menjadi Ketua Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK,

Lanjut Benhardi , Bagi mereka yang belum lakukan pelaporan, kami harapkan ketika yang bersangkutan masih menjadi calon legislatif masih bisa ataupun paham membuat LHKPN, nanti tahun berikutanya yang bersangkutan bisa melaporkan LHKPN kembali, serunya.
Benhardi menjelaskan , terkait masih rendahnya pelaporan LHKPN tersebut merupakan poin kepatuhan bersangkutan.”Kita apresiasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang memberi sanksi anggotanya melalui penundaan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD yang tidak melaporkan LHKPN,” sebutnya.
Sedangkan, bicara sanksi buat mereka yang masih calon legislatif yang tidak laporkan LHKPN sampai pada batas yang dibuat KPU (Komisi Pemilihan Umum).”Maka konsekuensi yang kita ketahui adalah menunda pelantikan ketika dia sudah terpilih nanti,” terangya.(red)

Post a Comment