Total Viewers

Home » » Keduakalinya , Pemkab Asahan Terima Penghargaan WTP dari BPK Perwakilan Sumut

Keduakalinya , Pemkab Asahan Terima Penghargaan WTP dari BPK Perwakilan Sumut

Written By Faktaonlline.net on Friday, March 29, 2019 | Friday, March 29, 2019


faktaonline.net


Kisaran I Faktaonline.Net - Bupati Kabupaten Asahan Drs.H.Taufan Gama.S diwakili Wakil Bupati Asahan H. Surya, B.Sc didampingi Ketua DPRD Asahan menerima langsung predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , dilaksanakan di Aula BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imambonjol No 22 Medan , Kamis (28/3/2019
Hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Asahan dibawah kepemimpinan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP dan H. Surya, B.Sc beserta seluruh jajaran dalam menyampaikan pertanggung jawaban Bupati Asahan atas Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2018 berbuah menerima predikat WTP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara. Penghargaan tersebut juga terasa semakin bermakna karena bersama Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan merupakan Pemerintah Kabupaten pertama se- Sumatera Utara yang menerima Opini WTP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Turut hadir dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 Sekda Asahan, Asisten III, Kepala BPKAD, Inspektorat, Kepala  BAPPEDA, Sekretaris Dewan serta Bupati / Walikota dan Ketua DPRD se- Sumatera Utara. Kepala BPK Perwakilan Sumut Dra. V.M.Ambar Wahyuni, MM, Ak, CA dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kab. Asahan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

Disampaikan Ambar ,  bahwa pemberian opini WTP tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan BPK atas laporan keuangan yang telah diserahkan Pemkab Asahan pada tanggal 18 Februari 2019 lalu, dan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
" DPRD Kabupaten/Kota wajib menerima laporan pertanggungjawaban Bupati Atas Laporan Keuangan Daerah sebelum masa Laporan berakhir, terlebih apabila Pemerintah Kab/Kota tersebut mendapat predikat WTP dari BPK " pesannya.

Lanjut Ambar, sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebelum laporan keuangan diserahkan kepada DPRD wajib diaudit oleh BPK. " Apapun hasilnya,  apakah Pemkab mendapat predikat WTP, WDP maupun tidak wajar (Disclaimer), semestinya pertanggungjawabah Kepala Daerah diterima oleh DPRD Kabupaten/Kota" jelasnya.
Dikatakan Ambar, sesuai amanat Undang – Undang, BPK merupakan satu – satunya lembaga eksternal auditor yang sejajar dengan Pemerintah, DPR, MPR, MK dan KY. Sehingga semestinya apa yang sudah merupakan hasil audit BPK terhadap pertanggungjawaban dari Pemerintah Kabupaten/Kota tidak perlu dikritisi lagi.

Bupati Asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Asahan H. Surya, B.Sc mengucapkan terima kasih atas pemberian laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari BPK Perwakilan Sumut.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh instansi terkait karena tahun ini Pemerintah Kab. Asahan kembali menerima predikat WTP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara. Hal tersebut menandai prestasi Pemkab Asahan memperoleh predikat WTP selama 2 tahun berturut – turut. " Predikat WTP yang didapat ini merupakan hasil usaha yang maksimal dari seluruh instansi terkait yang harus dipertahankan di tahun– tahun berikutnya., Saya berharap kepada DPRD Kab. Asahan agar tetap membina hubungan kerjasama dengan Pemkab Asahan untuk menindaklanjuti temuan BPK sekecil apapun" pungkasnya, (hbb).

Post a Comment