Home » » Yohanes Usfunan Himbau Siswa SMA dan Kaum Millineal Tidak Golput di Pemilu 2019

Yohanes Usfunan Himbau Siswa SMA dan Kaum Millineal Tidak Golput di Pemilu 2019

Written By Faktaonlline.net on Monday, March 25, 2019 | Monday, March 25, 2019


Kupang NTT I Faktaonline.Net - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH., MH menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema ‘Pemilu Yang Aman, Damai dan Berkualitas’ di Jalan Pendidikan No.6 Nasipanaf, Penfui (Sabtu, 23/03/2019).
Narasumber yang hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut antara lain , Jimmy S. Usfunan (Akademisi Udayana), Thomas Dohu (Ketua KPU NTT), Melkiades Lakalena (Ketua DPD Partai Golkar), Melpi Marpaung (Banwaslu), dan Kombes. Pol. Rudi Kristantyo (Karo ops Polda NTT) serta Simon Suban Ola (Akademisi Undana)

Prof. DR. Yohanes Usfunan, SH.,MH dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional menyampaikan dua gagasan pokok, pertama, situasi kontekstual yang menjadi latar belakang didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof.Dr. Yohanes usfunan. Kedua, Pemilihan Umum ( Pemilu) serentak dalam hubungannya dengan bagaimana penggunaan HAM politik untuk memilih dan dipilih berhadapan dengan persoalan golongan putih (Golput). “Visi kami sederhana. Pertama, kami ingin membantu masyarakat NTT dalam menyiapkan kapasitas intelek yang memadai secara khusus dalam dunia akademik sebab kalau kita serius sebagai pendidik otomatis kualitas masyarakat NTT bisa lebih tinggi lagi. Saya tidak bermaksud primordialisme tetapi saya bangga, kok, sekali-kali,” tukas Yohanes

Diterangkan Yohannes,  Awal mula didirikan kampus ini karena keprihatinannya terhadap masyarakat NTT, sebagai orang NTT Ia berhasil mencapai prestasi yang membanggakan di tanah orang lain. Oleh sebab itu, ia merasa harus berbuat sesuatu untuk daerahnya.” Bae sonde bae tanah Timor lebe bae, saya harus pulang untuk mengembangkan daerah saya,” ucapnya dengan lantang.
Ia lalu mendirikan sekolah SMA Dharma Ayu di Kefamenanu dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof.Dr. Yohanes Usfunan. Jika dibandingkan Perguruan Tinggi Swasta lain mungkin sama dalam biaya atau mungkin STIKUM lebih murah tetapi dalam hal kualitas tentu sangat berbeda. Di mana letak perbedaannya , " di STIKUM ia mengkombinasikan antara teori dan praktek. Jika mau menjadi Lawyer (Pengacara) yang benar, praktek hukum harus dikuasai, tidak hanya sekedar teori tetapi praktek. Dengan demikian, keduanya harus seimbang. Pemikiran normatif dan empiris dipadukan dalam konteks pendidikan." sebutnya.

Mahasiswa semester 1 STIKUM sudah latihan Pengantar Pengacara dalam praktek pra-peradilan dan semester berikutnya membahas  Legislatif Rafting, yaitu rancangan UU, Perda  dan Perdes "Tahun ini merupakan tahun kedua STIKUM didirikan, tahun pertama tercatat sebanyak 64 mahasiswa/i" terangnya.Ia berharap masyarakat NTT khususnya anak-anak SMA yang sudah lulus maupun yang nanti akan lulus dapat menimba ilmu di kampus ini.

Lanjut Usfunan. Dalam acara seminar mengenai “Pemilu Yang Aman, Damai dan berkualitas,” hal itu berarti kita sedang berbicara bagaimana penggunaan HAM Politik untuk memilih dan dipilih dalam kaitannya dengan persoalan Golput,  Ia berpendapat, kedepan perlu dipikirkan satu UU khusus yang mewajibkan rakyat untuk memilih sebab HAM (Fundamental of Human Right) memiliki 2 karakter yakni HAM absolut yang tidak bisa dilarang atau dilanggar serta tidak dapat dibatasi dan HAM Relatif Kontekstual yang mana pengembangannya harus disesuaikan dengan kondisi riil, ucapnya.

Dikatakannya , Jika merujuk pada teori MJ Hopkins Penggunaan HAM harus dibatasi oleh Negara’ jika teori itu diterapkan maka presiden perlu mewajibkan seluruh Bupati, Walikota dan para kepala desa agar orang-orang yang tidak memilih jangan dilayani KTP. Jangan bicara HAMnya tetapi kewajiban kontitusional yuridis di dalam Negara tidak dijalankan. Tentu saja ada alasan-alasan praktis mengapa orang tidak memilih misalnya tidak ada KTP. Namun, pemerintah menyediakan opsi lain yakni identitas lain yang valid untuk memilih. Oleh karena itu, HAM Relatif Kontekstual tidak boleh dilanggar. Tentu saja, tidak bisa menyalahkan KPU dan PANWASLU tetapi legislator yang kurang sempurna. Oleh sebab itu, kami mengundang adik-adik SMA dan kaum millineal dengan tujuan tidak boleh ada Golput  " Sebab akan berdampak negatif terhadap Negara " , tegasnya. (Fabianus mone mone pati)

Post a Comment