Home » » Pasca. Pemilu 2019 , AMPI Tanjungbalai Ajak Masyarakat Menahan Diri

Pasca. Pemilu 2019 , AMPI Tanjungbalai Ajak Masyarakat Menahan Diri

Written By Faktaonlline.net on Monday, May 20, 2019 | Monday, May 20, 2019


Tanjungbalai I Faktaonline.Net - Pasca Pemilu serentak 2019, Ketua DPD AMPI Kota Tanjungbalai, Asmui Rasyid Marpaung mengajak masyarakat kota Tanjungbalai agar menahan diri dan jangan terpancing provokasi politik.

Asmui Rasyid Marpaung yang akrab disapa Evan kepada Faktaonline.net, Senin (20/5) menghimbau kepada masyarakat kota Tanjungbalai agar berhati-hati terhadap segala bentuk isu dan kabar khususnya terkait hasil penghitungan suara Pemilu 2019. "Kita harus mendukung proses demokrasi yang sudah dilaksanakan secara konstitusi," katanya.
"Jangan mudah tersulut dan terpancing. Mari kita tunggu hasil yang akan diumumkan KPU pada tanggal 22 Mei mendatang," ungkapnya.

Evan menyarankan kepada masyarakat maupun peserta Pemilu yang memiliki bukti-bukti kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu agar menempuh jalur hukum. Dalam mencapai sesuatu yang baik maka kita harus melakukannya dengan cara yang baik pula. Isu gerakan 'People Power' yang telah digaungkan oleh sejumlah elit politik, itu bukanlah suatu cara yang baik bahkan akan lebih banyak mudaratnya bagi rakyat dan bangsa Indonesia dari pada maslahatnya karena telah ditumpangi kepentingan kelompok yang tidak bertanggungjawab sehingga Negara akan chaos dan tak terkendali, terangnya. Bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah hanya karena pemilu. Kita harus menjaga persatuan untuk pembangunan Indonesia. "Mari kita ciptakan situasi kamtibmas demi keutuhan bangsa dan negara dengan mengedepankan budaya santun, ramah, dan toleran", lanjutnya.

Evan menegaskan kepada seluruh kader AMPI Kota Tanjungbalai untuk tidak ikut dalam kegiatan 'People Power' dan gerakan jalanan yang justru tidak produktif. "Mari kita berdo'a dari rumah kita masing-masing agar bangsa dan negara tetap aman dan terkendali", ajaknya. Secara konstitusional, hanya KPU yang berwenang menyatakan pasangan mana yang akan memenangkan Pilpres bukan lembaga atau pihak lain apalagi pasangan calon, tegasnya. Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berwenang untuk memutuskan sengketa perhitungan suara dalam Pilpres, setelah diputuskan dan masing-masing pasangan dapat suara berapa maka tindak-lanjut atas Putusan MK itu harus dituangkan dalam Keputusan KPU, lanjutnya. "Keputusan KPU itulah yang menjadi dasar MPR dalam menyelenggarakan sidang untuk melantik dan mendengarkan pengucapan sumpah jabatan Presiden sesuai ketentuan UUD 1945", terangnya. Dalam prespektif hukum tata negara, tanpa melalui semua proses tersebut, siapapun yang mengaku dirinya atau didaulat oleh sejumlah lembaga maupun sekelompok orang menjadi Presiden RI, maka tindakan yang dilakukan itu secara hukum pidana adalah kejahatan terhadap keamanan negara. "Ingat, Pemerintah yang tidak didukung oleh basis konstitusional yang sah maka Pemerintahan itu tidak akan pernah normal", ungkapnyaSB).

Post a Comment