Home » » LKPD Tanjungbalai Raih Disclaimer, Fraksi Hanura Minta Wali kota Evaluasi Para OPD

LKPD Tanjungbalai Raih Disclaimer, Fraksi Hanura Minta Wali kota Evaluasi Para OPD

Written By Faktaonlline.net on Wednesday, July 10, 2019 | Wednesday, July 10, 2019


Tanjungbalai I Faktaonline.Net - Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerntah Daerah (LKPD) kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI, perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyatakan disclaimer. Opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) diberikan auditor, ketika Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini dan Auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada dapat bersifat material dan pervasif. 

Menyikapi hal tersebut Fraksi Hanura meminta Wali kota Tanjungbalai HM Syahrial untuk mengambil langkah mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Hanura Hj Nessy Aryani SH. dalam penyampaiannya pada rapat paripurna DPRD Tanjung Balai, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Tanjung Balai, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, di gedung DPRD setempat, Selasa (9/7).

Rapat paripurna DPRD Tanjung Balai dipimpin Ketua DPRD Tanjung Balai H Marelelo Siregar, disaksikan dua Wakil Ketua DPRD Kota Tanjung Balai yaitu Rusnaldi Dharma dan Leiden Butar-butar serta sejumlah anggota DPRD. Rapat paripurna dihadiri Wakil Wali kota Tanjungbalai Drs H Ismail, unsur Forkopimda Tanjung Balai, pimpinan OPD di lingkungan Pemko Tanjung Balai, pimpinan Ormas dan undangan lainnya. 

Nessy Aryani mengatakan, Fraksi Hanura sangat menyayangkan pemberian opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) terhadap laporan keuangan kota Tanjungbalai tahun 2018 oleh BPK RI. Pada 2017 lalu Pemko Tanjungbalai berencana meningkatkan dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi justru sebaliknya pada 2018 malah meraih opini Disclaimer, Kata Nessy.

Dilanjutkan Nessy, kami berharap transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalam ranperda ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Tanjungbalai Terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan Wali kota dalam sidang paripurna kemarin, fraksi Hanura memandang belum banyak capaian hasil kinerja yang didapat dan meminta penjelasan Wali kota terhadap laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, Pungkas Nessy (SB).

Post a Comment