Total Viewers

Home » » Tolak Revisi UUK No 13 Tahun 2003 , Ratusan Massa FSPMI Lakukan Unjuk Rasa

Tolak Revisi UUK No 13 Tahun 2003 , Ratusan Massa FSPMI Lakukan Unjuk Rasa

Written By Faktaonlline.net on Thursday, August 15, 2019 | Thursday, August 15, 2019



Medan,Faktaonline.net - Ratusan Massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesa (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa serta mendesak agar pemerintah tidak melakukan revisi Undang Undang Ketenagakerja (UUK) No 13 Tahun 2003.di kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kamis (15/8/2019).Tak pelak  suasana di jalan Pangeran Diponegoro atau persisnya di depan pintu masuk kantor Gubsu , tampak di padati massa FSPMI.

Dalam pernyataan sikapnya, Ketua DPW FSPMI Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, SH dan Sekretaris FSPMI Sumatera Utara Tony Rickson Silalahi menyatakan secara tegas menolak revisi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya menyarankan agar dicabut kebijakan upah murah, tolak kenaikan iuran BPJS, antisipasi ancaman gelombang PHK terhadap ribuan pekerja/buruh karena dampak dari lesunya perekonomian, hapus sistem kerja outsourcing, kontrak, harian lepas, borongan, pemagangan, turunkan harga tarif dasar listrik, BBM dan sembako.
FSPMI Sumatera Utara menyarankan agar Gubsu memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menambah anggaran, kuantitas dan kualitas SDM pegawai pengawas ketenagakerjaan Disnaker Sumatera Utara

Menurut mereka, jika UUK direvisi maka akan semakin menyengsarakan buruh. Secara historisnya, UUK memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kaum buruh. Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengatakan, penolakan terhadap UUK dilakukan karena berpotensi menyengsarakan nasib buruh. Karena salah satu pasal yang akan direvsi adalah soal pesangon atau upah. “Sebagaimana kita ketahui pesangon kita 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun. Mereka mengatakan pesangon ini terlalu besar jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura dan Eropa. Di negara-negara itu mereka punya asuransi pengangguran. Sedangkan kita tidak. Kalau di PHK kita hanya dapat pesangon,” ungkap Willy

Dijelaskan Willy, Ada 77 pasal yang rencananya akan direvisi. Namun pasal yang akan direvisi dianggap hanya menguntungkan pengusaha. “Misalnya soal pesangon tadi. Jika direvisi kami mendapat 5 bulan upah dikali dua hanya 10 bulan upah dan itu sangat mengurangi hak kami. Selain itu, pasal-pasal outsourching di tempatkan di segala bidang tanpa batas waktu, kemudian tenaga kerja asing bisa jadi HRD untuk mengatur buruh lokal,” tegasnya. (fajaruddin batubara)

Post a Comment