Total Viewers

Home » » Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tak Bosan Teken Kesepakatan Bersama Demi Optimalkan Kepatuhan BU.

Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tak Bosan Teken Kesepakatan Bersama Demi Optimalkan Kepatuhan BU.

Written By Faktaonlline.net on Wednesday, November 27, 2019 | Wednesday, November 27, 2019


Kotabumi,Faktaonline.Net - Guna meningkatkan kepatuhan Badan Usaha (BU) atau pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerja beserta seluruh anggota keluarga ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada Badan Usaha dimana kegiatan ini membutuhkan dukungan sinergi dari Kejaksaan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal.

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan tersebut BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Kejaksaan Negeri Lampung Barat selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), Senin (22/04).

Acara dihadiri langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi dan masing-masing pimpinan Kejaksaan Negeri ini merupakan bentuk wujud nyata Kejaksaan dalam mendukung Program JKN terutama dalam menindaklanjuti Badan Usaha yang tidak menjalankan kewajibannya, terlebih lagi dengan semakin meningkatnya cakupan kepesertaan pada segmen PPU–BU.
Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi Lia Yulianti Surosa mengatakan, bahwa untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini BPJS Kesehatan terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kejaksaan Negeri disertai dengan dokumen pelengkap. Setelah permohononan tersebut ditelaah dan diterima oleh Kejaksaan maka BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi akan menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri.  “Dengan adanya sinergi antara BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi dan Kejaksaan Negeri di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi ini diharapkan akan membawa dampak yang baik bagi perluasan cakupan kepesertaan, penegakan hukum serta peningkatan kepatuhan dari Peserta dan Pemberi Kerja,” ujar Lia.

Di kesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Yuliana Sagala, SH, MH, menyambut baik adanya Kesepakatan Bersama ini sebagai upaya untuk menjalankan amanat negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan Program JKN-KIS di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara efektif baik didalam maupun di luar pengadilan. “Seolah tak bosan kami teken kesepakatan ini bahkan kami sangat menyambut baik adanya PKS dengan BPJS Kesehatan terkait optimalisasi kepatuhan Badan Usaha terhadap program JKN-KIS ini, adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi penindakan Badan Usaha yang tidak patuh, pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, pemberian pertimbangan hukum baik Legal Opinion atau Legal Assistance, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, dan aset milik BPJS Kesehatan,” ujar Yuliana. (Sy)

Post a Comment