Total Viewers

Home » » Kembali Gandeng Kejaksaan, BPJS Kesehatan Tak Bosan Lakukan Sosialisasi Kepatuhan Badan Usaha

Kembali Gandeng Kejaksaan, BPJS Kesehatan Tak Bosan Lakukan Sosialisasi Kepatuhan Badan Usaha

Written By Faktaonlline.net on Tuesday, November 26, 2019 | Tuesday, November 26, 2019


Kotabumi ,Faktaonline.Net - Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Badan Usaha mendaftar dan membayar iuran peserta JKN KIS, BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi kembali menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) Lampung Utara untuk melakukan sosialisasi perihal kepatuhan pemberi kerja, Kamis (19/09).

Pada kesempatan ini pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang diwakili oleh Kasubsi Perimbangan Hukum Dian Fatmawati menekankan kepada 13 PIC Badan Usaha yang hadir tentang pentingnya memberikan data pekerja yang valid, mendaftarkan pekerja dan keluarganya menjadi Peserta JKN serta membayarkan iuran JKN tepat waktu. “Menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional hukumnya wajib karena hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Semua sudah ada peraturannya. Sebagai warga negara yang baik tentu kita harus tunduk pada regulasi yang berlaku salah satunya dengan patuh mendaftarkan pekerja dan keluarganya ke dalam Program JKN KIS dan tidak lupa membayar iurannya sebelum tanggal 10 setiap bulan,” ujar Dian.

Senada dengan Dian, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Cabang Kotabumi Dedi Antoni juga menekankan hal yang sama. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak badan usaha bahwa kepesertaan JKN-KIS ini bersifat wajib, namun hal ini harus diinfokan juga kepada pegawainya dengan kata lain pemberi kerja wajib mengedukasi pekerja perihal hak dan kewajibannya dalam program ini. Contohnya, masih banyak pekerja yang merasa keberatan dialihkan kepesertaannya dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke Pekerja Penerima Upah (PPU) karena takut jika sudah resign maka tidak bisa kembali menjadi peserta segmen PBI. “Untuk peserta yang seperti ini perlu diedukasi lebih lanjut bahwa jika sudah resign dan yang bersangkutan masuk dalam kategori tidak mampu maka ia bisa menjadi peserta JKN segmen PBI kembali melalui dinas sosial. BPJS Kesehatan selalu melakukan sosialisasi ke badan usaha dan masyarakat tapi tentu saja kami memerlukan bantuan manajemen perusahaan untuk meneruskan info ini ke jejaring di bawahnya agar semua pegawai memahami ketentuan ini,”ujarnya

Salah satu PIC Badan Usaha yang hadir yaitu Eti, ia juga mengungkapkan bahwa tidak keberatan mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS jika memang sudah demikian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kendala saya selama ini adalah banyak pekerja yang sudah memiliki KIS segmen PBI tidak mau dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PPU karena takut tidak bisa kembali menikmati kepesertaan yang iurannya gratis ini jika nanti sudah resign. Namun setelah tadi diinfokan bahwa kekhawatiran pegawai saya itu tidak semestinya ada karena mereka tetap bisa kembali menjadi peserta segmen PBI jika memenuhi syarat, maka tentu saja tidak ada alasan lagi untuk tidak mengalihkan kepesertaannya menjadi PPU yang ditanggung oleh perusahaan. Saya ingin perusahaan saya ini dinilai sebagai perusahaan yang taat hukum, jadi saya tentu akan patuh pada regulasi yang berlaku,” kata Eti

Kepada Tim Jamkesnews. Acara sosialisasi ini diakhiri dengan penyerahan data pekerja badan usaha yang belum terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS untuk dapat diproses kepesertaannya lebih lanjut. (Sy)

Post a Comment