Total Viewers

Home » » KPU Larang Mantan Koruptor Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah

KPU Larang Mantan Koruptor Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah

Written By Faktaonlline.net on Thursday, November 14, 2019 | Thursday, November 14, 2019


Medan,Faktaonline.Net - Larangan mantan calon terpidana korupsi untuk mencalon sebagai kepala daerah merupakan trobosan positif untuk kepentingan kualitas demokrasi kita.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Agussyah Ramdani Damanik kepada wartawan di ruang kerjanya,kemarin.
 "Hal ini juga sebagai salah satu upaya memulihkan atau meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepala daerah hasil Pilkada langsung," ujarnya. 

Menurutnya, perumusan larangan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan kewenangan atributif yang dimiliki KPU RI sesuai amanat Undang-Undang. 

Dikatakannya, secara substansi ia mempercayai KPU RI telah melakukan berbagai kajian dan evaluasi mendalam kenapa pengaturan itu dimasukkan dalam draf PKPU. "Kami tentu tugasnya mendukung kebijakan pimpinan dan mengimplementasikannya dari sisi teknis penyelenggaraan Pilkada, jika kemudian jadi disahkan," tegasnya.

Lanjut Agussyah, Ini merupakan trobosan positif, serta menunjukkan kualitas demokrasi kita yang semakin membaik. Jika kualitas membaik, lanjutnya, tentunya secara tidak langsung merupakan salah satu upaya memulihkan atau meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepala daerah hasil Pilkada langsung.

Sebelumnya, KPU RI akan memasukkan larangan pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pencalonan yang tengah digodok. 

Menurutnya ada dua fakta yang mendasari kami yang menyebutkan sebagai novum ini sehingga KPU kembali memasukkan hal ini agar tetap diatur dalam PKPU pemilihan kepala daerah. Fakta pertama ada calon kepala daerah pada pemilihan sebelumnya yang sudah ditangkap namun terpilih memenangkan pilkada. Saat ini, tokoh tersebut sudah ditahan ketika terpilih sehingga tidak bisa memerintah dan digantikan oleh orang lain. “Jadi sebetulnya apa yang dipilih pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain,” jelasnya.

Fakta kedua yang dijelaskan Ketua KPU RI yakni ada pemimpin yang sudah pernah ditahan dan bebas, lalu mencalonkan diri kembali dalam pilkada dan tertangkap karena korupsi lagi. Alasan KPU mengajukan larangan tersebut karena pemilihan untuk pemimpin tunggal yang harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik sekaligus menjadi contoh yang baik. “Melihat perdebatan, ini sudah tidak sekeras dulu lagi, pembahasan kami, saya rasa semakin banyak yang punya nafas yang sama, punya rasa sama, ya kita butuh PKPU ini,” tegas Agussyah Damanik (ms/red)

Post a Comment