Total Viewers

Home » » Pengurusan Sertifikat Tanah Melalui Program PTLS Menuai Masalah , Oknum Kelurahan Kelapa Tujuh Diduga Kutip Dana Dari Warga

Pengurusan Sertifikat Tanah Melalui Program PTLS Menuai Masalah , Oknum Kelurahan Kelapa Tujuh Diduga Kutip Dana Dari Warga

Written By Faktaonlline.net on Tuesday, November 12, 2019 | Tuesday, November 12, 2019


Lampung Utara,Faktaonline.Net - Program unggulan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merupakan program untuk rakyat dalam kepemilikan tanah yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kembali mendapat sorotan.
Program yang diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Kemeterian tentang tata cara pendaftaran tanah sistematis lengkap tentang Agraria, dengan menerbitkan SKB No.25/SKB/V/2017 serta No.34 tahun 2017 bernomor. 599-3167A tahun 2017, yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh Kementerian Ageraria/ Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi? Tentang syarat dan ketentuan PTSL yang di bagi dalam Zona Wilayah diduga dimanfaatkan beberapa oknum yg tidak bertanggung jawab.

Seperti dugaan yang di lakukan oleh pihak aparat Kelurahan Kelapa Tujuh , Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan sengaja dan dapat di duga, menggunakan kewenanganya menarik biaya kepada warganya yang mengikuti program PTSL dengan biaya di atas ketentuan yang nilainya mencapai Rp. 600 ribu.

Saat dimintai komentarnya Ketua Pokmas Ashmi menyatakan bahwa masalah biaya sudah tertuang dalam Pergub ," Pokmas dan pihak kelurahan hanya menarik dana Rp.200 ribu, sesuai dengan Pergub yang ada, dimana dana tersebut digunakan sebagai pembelian materai,fotocopy serta pematokan tapal batas ",ujarnya. 

Sementara di lapangan awak media online menemukan hal yang berbeda ketika mewawancarai warga penerima Program Sertifikat gratis tersebut, beberapa warga yg enggan namanya disebutkan tersebut mengungkapkan bahwa mereka dimintai dana sampai Rp.600 ribu," Kami menyerahkan uang sebesar Rp.600 ribu,  untuk pembuatan sertifikat tersebut kan lumayan murah pak ",ujarnya polos.

Ketika disinggung masalah sosialisasi mereka menyatakan tidak pernah ada ," Enggak pernah ada pak, yang ada hanya aparat RT yang datang kerumah untuk menanyakan apakah mau dibuatkan sertifikat murah ", lanjutnya.(red)

Post a Comment