Total Viewers

Home » » Sampaikan Delapan Tuntutat , HMI Cabang Kotabumi Lakukan Aksi Damai ke Pemda Lampung Utara

Sampaikan Delapan Tuntutat , HMI Cabang Kotabumi Lakukan Aksi Damai ke Pemda Lampung Utara

Written By Faktaonlline.net on Friday, November 22, 2019 | Friday, November 22, 2019


Lampung Utara,Faktaonline.Net - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) turun aksi kejalan dengan delapan tuntutan, Kamis (21/11/2019).
Rute perjalanan aksi dimulai dari Sekertariat HMI cabang Kotabumi dengan tujuan ke Kantor Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam orasinya, Izal selaku kordinator lapangan mengatakan bahwa pasca terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada mantan Bupati Lampung Utara beberapa waktu lalu, pihaknya (HMI) menilai sampai saat ini masih banyak masalah di Lampura yang belum diselesaikan. "Maka dari itu kami khususnya dari HMI cabang Kotabumi menuntut dan mengecam serta menyampaikan delapan tuntutan masalah yang belum terselesaikan di Kabupaten Lampung Utara ini.

Adapun delapan tuntutan tersebut yakni,  Pertama, Persoalan bimbingan teknis Kepala Desa dan Sekertaris Desa keluar kota, Kepulau Dewata Bali yang kami anggap tidak tepat sasaran, di mana krisis ekonomi Lampung Utara saat ini, sungguh tidak tepat dan bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,5 Milyar, yang kami anggap membuang-membuang anggaran.

Kedua , tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana masih adanya pihak Kelurahan dan Desa yang menarik iuran dari warga desa berkisar Rp
 500rb  - Rp 600 rb, yang tidak sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Desa, Mendagri dan Agraria.

Ketiga, Persoalan di Dinas Kesehatan Lampung Utara, sejak tahun 2018 sampai kini tidak kunjung selesai terkait BOK, DOP, JKN-KIS, maka dari itu kami dari HMI Cabang Kotabumi menuntut semua aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan masalah Dinas Kesehatan.

Ke empat, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang berdasarkan APBD 2019, yang telah di alokasikan untuk pembangunan fasilitas sekolah yang ada di Lampung Utara, kami dari HMI cabang kotabumi mengecam keras kepada Dinas Pendidikan terkait salah input data dan diduga setiap kepala sekolah dimintai uang yang yang tidak jelas peruntukannya. 5.

Ke lima, beban kerja pegawai yang sampai hari ini belum terbayarkan menjadi permasalahan yang juga berlarut-larut dimana beban kerja pegawai yang Anggaran sudah tercover dari APBD, namun mulai dari Maret sampai dengan hari ini belum dibayarkan.

Ke enam, Honor pegawai Rumah Sakit yang sampai hari ini belum terbayarkan menjadi salah satu permasalahan yang ada di kabupaten Lampung Utara, dimana yang menjadi pemicu permasalahan baru yang ada di kabupaten Lampung Utara.

Ke tujuh, Berdasarkan peraturan presiden nomor 3 tahun 2018 pasal 5 ayat 3 dan 4 masa jabatan pejabat sekretaris daerah paling lama 6 bulan dalam hal ini sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Dan yang kedelapan, Permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Utara belum terselesaikan oleh pemerintah sekarang ini, maka dari itu kami dari HMI cabang Kotabumi meminta untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk segera mengambil langkah kongkrit sehingga permasalahan yang ada di lampura tidak lagi carut marut lagi dengan harapan kedepannya Pemerintah ASN dapat bekerja dengan disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Izal selaku Korlap, bersama peserta aksi meminta kepada aparat penegak hukum dan pemerintahan untuk segera mengambil sikap dalam setiap persoalan di Lampung Utara.

Ditempat yang sama, Sopyan selaku Pj. Sekdakab yang menerima para peserta aksi mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. "Saya ucapkan terimakasih kepada Adik-adik HMI, kita mengkritisi itu harus pada semua lini, jadi kalau pisau itu jangan tajam kebawah tumpul ke atas misalnya, jadi adk HMI juga harus mampu juga mengkritisi semua tempat dan semua lini, "kata Sopyan.(Sep/Tim)

Post a Comment