Total Viewers

Home » » Terkait Konflik Lahan 32 Ha , Anggota Komisi A DPRD Sumut Anjurkan PB Alwasliyah Lakukan Win-Win Solution Dengan Rakyat

Terkait Konflik Lahan 32 Ha , Anggota Komisi A DPRD Sumut Anjurkan PB Alwasliyah Lakukan Win-Win Solution Dengan Rakyat

Written By Faktaonlline.net on Friday, December 13, 2019 | Friday, December 13, 2019


Medan,Faktaonline.Net - Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP), terkait dengan persoalan konflik lahan seluas 32 Ha milik PB Al Washliyah, di Desa Helvetia, Labuhan Deli dengan masyarakat penggarap, di gedung dewan, Kamis (12/12/2019).

Rapat di pimpin Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara Hendro Susanto dan di hadiri anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara H Rusdi Lubis, Rudi Alfahri Rangkuti, Irham Buana Nasution dan H M Subandi. Sementara itu, PB Al Washliyah di hadiri pengurus dan kuasa hukumnya yakni Ade Zainab Tahir, SH. Sedangkan masyarakat di wakili Johan M dan lainnya. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Utara Bambang Priono, pihak PTPN - II, Polsek Belawan dan unsur Forum Koordinasi pimpinan Kecamatan Labuhan Deli, juga hadir di dalam rapat.

Di RDP tersebut, anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara H Rusdi Lubis menyarankan agar persoalan lahan seluas 32 Ha itu diselesaikan secara kolektif dan kolegial tidak secara parsial. "Ayo kita duduk bersama secara kolektif dan kolegial untuk menyelesaikan persoalan tanah Al Washliyah dengan masyarakat,"sarannya.

Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Rudi Alfahri Rangkuti."Persoalan itu diselesaikan dengan bijak dan arif,"saran Rudi.

Kami DPRD Sumatera Utara, tegas anggota DPRD Sumatera Utara H M Subandi, mendukung supremasi hukum agar persoalan tanah di Sumatera Utara dapat diselesaikan."Jika semua taat azas, taat aturan persoalan bisa diselesaikan,"himbau Subandi.

Terkait persoalan konflik lahan seluas 32 Ha itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Utara Bambang Priono mengatakan secara privat, perdata Al Washliyah. Di lapangan ada masyarakat. Al Washliyah beli tanah itu di 2004, sekarang 2019. "Saat dibeli dulu, tidak dijaga, tidak dipelihara, orang masuk.Itu eksekusi, tidak bisa dijelaskan karena batasnya belum jelas, Kita boleh turun ke lapangan dalam rangka pengukuran setelah membayar PNBP. Dibenahi, diurus batas tanahnya, lalu urus sertifikat.Lalu urus izin pemagaran. Al Washliyah harus duduk bersama dengan masyarakat. Harus ada win-win solution,"papar Bambang di rapat itu.
Jika Al Washliyah ingin menguasai tanah itu, saran Bambang, win-win solution dengan rakyat. (fajaruddin batubara)

Post a Comment