Total Viewers

Home » » Perolehan Kursi Berkurang , Kader Partai Minta DPP Pecat Nessy Aryani Sebagai Ketua Partai HANURA Tanjungbalai

Perolehan Kursi Berkurang , Kader Partai Minta DPP Pecat Nessy Aryani Sebagai Ketua Partai HANURA Tanjungbalai

Written By Faktaonlline.net on Sunday, January 12, 2020 | Sunday, January 12, 2020


Tanjungbalai I Faktaonline.Net - Dinilai tidak adanya transparansinya dalam mengelola keuangan partai dan berkurangnya perolehan kursi partai di DPRD Tanjungbalai, Beberapa Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta Empat Pimpinan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, menyatakan mosi tidak percaya, terhadap kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai (DPC) Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Tanjungbalai, Nessy Aryani Sirait, dan meminta kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA, agar segera melakukan upaya penyelesaian partai dengan memecat Hj Nessy Ariyani Sirait dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai HANURA Kota Tanjungbalai periode 2016-2021, dan untuk sementara menunjuk Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai HANURA Kota Tanjungbalai.

Hal itu diungkapkan Bendahara DPC Partai HANURA Kota Tanjungbalai, M Rudi Rinaldi didampingi Wakil Ketua, Irwansyah Lubis, Wakil Ketua, M Azis Putra, serta Ketua PAC Datuk Bandar Timur, Erwinsyah dan Ketua PAC Datuk Bandar, Debi Kurnia kepada Faktaonline.Net, di cafe Aini, Jalan Pahlawan, Kota Tanjungbalai Minggu (12/1).
Ketua DPC Hanura Tanjungbalai, M Rudi Rinaldi mengatakan, Mosi tidak percaya tersebut dilakukan, sebagai bentuk kekecewaan kami atas kepemimpinan Nessy Aryani Sirait, "Suratnya sudah kami kirimkan kepada Ketua Umum DPP Hanura , DR Oesman Sapta melalui ekspedisi JNT pada hari Sabtu (11/1) dan rencananya besok (Senin-red), tembusannya akan kami antarkan langsung kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA, Provinsi Sumatera Utara", ujarnya.

Surat pernyataan mosi tidak percaya tersebut telah ditandatangani Wakil Ketua DPC Partai HANURA, Irwansyah Lubis, M Azis Putra, Wakil Sekretaris, Ramadhan Safri, Bendahara, M Rudi Rinaldi, Wakil Bendahara, Zaitun Lubis beserta empat Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) diantaranya Plt Ketua DPAC Teluk Nibung, M Yani, Ketua DPAC Datuk Bandar Timur, Erwinsyah, Ketua DPAC Datuk Bandar, Debi Kurnia dan Ketua DPAC Tanjungbalai Utara, Pelita Pinem, katanya lagi.

Dikatakan M Rudi Rinaldi, Alasan kami membuat mosi tidak percaya, terhadap Ketua DPC Partai HANURA Kota Tanjungbalai periode 2016-2021, Hj Nessy Ariyani Sirait, karena dimasa kepemimpinannya Partai HANURA Kota Tanjungbalai telah mengalami kemunduran, terutama dalam perolehan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, hanya mampu meraih satu kursi saja, sementara di tahun 2014, HANURA mampu menjadi menjabat pimpinan DPRD Tanjungbalai meraih tiga kursi, dengan ranking tiga besar di Kota Tanjungbalai. "Selain itu, tranparansi dalam pengelolaan keuangan Partai tidak ada, seperti kontribusi wajib bulanan anggota legislatif Partai HANURA di DPRD Kota Tanjungbalai dan bantuan keuangan dari APBD Kota Tanjungbalai yang diterima setiap tahunnya", ungkapnya.


Beliau tidak pernah melakukan koordinasi dan melibatkan pengurus Harian dan Kecamatan dalam soal kepartaian, seperti Bendahara DPC Partai HANURA Tanjungbalai tidak pernah difungsikan, sehingga masalah pengelola keuangan partai tidak pernah dibicarakan dalam rapat dengan pengurus lainnya, artinya transparansi tidak ada. Selain itu aktivitas maupun kegiatan kepartaian seperti rapat harian, rapat koordinasi DPC dengan seluruh DPAC sangat minim, sehingga kantor DPC Partai HANURA Tanjungbalai telah berbulan-bulan tidak dibuka, bahkan saat dalam kesibukan hajatan Pileg, Pilpres 2019 lalu.

Terakhir, kesalahan yang dilakukan Hj Nessy Ariyani Sirait adalah saat DPC Partai HANURA melakukan penjaringan Bakal Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Tanjungbalai untuk Pilkada 2020, lanjutnya. Kami menilai tim penjaringan itu tidak memiliki dasar yudisial padahal kepemimpinan dan kekuasaan partai adalah bersifat kolektif kolegial dan bukan kekuasaan absolut ketua DPC, kata M Rudi Rinaldi "Hal ini telah melanggar konstitusi Partai yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA", tegasnya(SB).

Post a Comment