Total Viewers

Home » » Rotasi Jabatan di Pemko Pematangsiantar Dapat Sorotan GMKI Siantar-Simalungun

Rotasi Jabatan di Pemko Pematangsiantar Dapat Sorotan GMKI Siantar-Simalungun

Written By Faktaonlline.net on Friday, January 10, 2020 | Friday, January 10, 2020



Pematangsiantar,Faktaonline.Net - Rotasi jabatan di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mendapat sorotan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pematangsiantar-Simalungun.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, May Luther Dewanto Sinaga yang menyoroti salah satu posisi jabatan PTP (Pejabat Tinggi Pertama) yakni Kepala Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar yang tak tersentuh rotasi. "Kita kan semua tahu, Kadis Kominfo sekarang seorang tersangka korupsi, tapi dia seolah untouchable (tak tersentuh), atau jangan-jangan Walikota takut merotasinya", ungkap May Luther Dewanto Sinaga, Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Jum'at (10/1/2020).

Luther mengatakan bahwa hal ini merupakan bukti Walikota tidak memiliki semangat untuk memberantas Korupsi atau terkesan melindungi tersangka korupsi. "Kalau Walikota memang serius, harusnya tersangka korupsi di bebas tugaskan (nonjob) supaya lebih efektif dan lebih lancar proses hukumnya", ungkapnya.

Ditempat terpisah, Saat di minta tanggapan, Wakil Walikota Pematangsiantar, Togar Sitorus mengatakan pihaknya tidak dapat langsung mencopot jabatan seorang Kadis, "Sebab ada prosedur yang harus dilewati, yakni lelang jabatan, dan semua ada mekanisme yang sudah diaturkan Mendagri". katanya.

Luther berpendapat bahwa tanggapan dari Wakil Walikota itu adalah sebuah alibi, dengan melihat situasi mantan Sekretaris Daerah (Sekda) kota Pematangsiantar, Budi Utari Siregar yang sempat berkonflik dengan Walikota, Hefriansyah yang kemudian jabatan Sekda bisa dicopot sesuka hati oleh Walikota. "Saya heran sewaktu mantan Sekda berkonflik dengan walikota, hanya selang sehari setelah jabatannya dipulihkan langsung dibebastugaskan Walikota, sementara Kadis Kominfo sudah sekitar 5 bulan lebih bermasalah hukum tapi tidak bisa cepat ditindaklanjuti." Ungkap Luther.

Sementara itu, Andre Sinaga selaku Kabid Aksi dan Pelayanan GMKI Pematangsiantar-Simalungun mengatakan bahwa tindakan memilih tersangka korupsi masuk kedalam jajaran pejabat Pemko adalah tindakan yang memperlihatkan kebobrokan kinerja Pemko itu sendiri. 

Ditambahkan Luther, bahwa GMKI Pematangsiantar-Simalungun tidak bermaksud mendikte Walikota karena asesmen pejabat pemko adalah sepenuhnya hak Walikota namun GMKI Pematangsiantar-Simalungun juga mengingatkan agar Walikota juga mengindahkan peraturan serta aspirasi-aspirasi masyarakat dalam memilih pejabat Pemko Pematangsiantar demi terciptanya Good Governance di kota Pematangsiantar. "Artinya agar Walikota tak cuma memilih berdasarkan emosional semata, tapi harus jeli mendengar aspirasi dari masyarakat khususnya penolakan terhadap pejabat pemko yang bermasalah." Tutup Luther.(SP)

Post a Comment