Total Viewers

Home » » Walikota Siantar Video Conference dengan Gubsu, Penyaluran Dana PKH Dipercepat

Walikota Siantar Video Conference dengan Gubsu, Penyaluran Dana PKH Dipercepat

Written By Faktaonlline.net on Thursday, April 16, 2020 | Thursday, April 16, 2020


Siantar,Faktaonline.net - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi segera menambah bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) ke seluruh kabupaten/kota se-Sumut. Serta mempercepat penyaluran dananProgram Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi dampak pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi ketika memimpin rapat melalui video conference bersama seluruh bupati/walikota se-Sumut terkait perkembangan penanganan Covid-19, dari rumah dinas Gubsu di Medan, Kamis, (16/4).

Walikota Pematangsiantar H Hefriansyah SE MM mengikuti video conference tersebut dari kantor walikota. Saat video conference, Hefriansyah didampingi para Asisten dan tokoh agama dari Forum Kerukuran Umat Beragama (FKUB). "Kita harus berusaha melalukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya telah memesan tambahan APD. Begitu sampai nanti saya akan siapkan masing-masing 5 APD di tiap Puskesmas yang ada di kabupaten/kota. Untuk tiap kabupaten/kota akan saya berikan 50 APD, dan rumah sakit rujukan saya akan tambah 100 APD, termasuk masker bedah," terang Edy Rahmayadi yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina.
Edy juga menyampaikan, ia telah memesan 56 ribu unit rapid test dan 100 ribu masker N95. Untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota. "Saya akan berikan hingga ke Puskesmas yang ada di kabupaten/kota se-Sumut," tambahnya.

Terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat, menurut Edy, akan dipercepat penyalurannya, sehingga dapat segera diterima oleh masyarakat. Hal ini, katanya, penting untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. "Bantuan PKH yang ditanggung oleh APBN adalah 408.321 KK untuk seluruh Sumatera Utara. Jumlah bantuannya pun meningkat dari sebelumnya Rp 150 ribu per KK, ditambah lagi oleh pemerintah pusat Rp 50 ribu per KK. Sehingga menjadi Rp 200 ribu per KK. Untuk itu saya minta didata secara riil oleh bupati/walikota se-Sumut," tegasnya.

Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Edy mengimbau agar bupati/walikota benar-benar mengawasi warga yang keluar dan masuk ke masing masing daerahnya. "Antisipasi kedatangan dari luar, baik itu dari negara tetangga maupun dari antar kabupaten/kota, monitor semua rakyat kita keluar masuknya ke daerah kita. Apalagi menjelang mudik ini, saya mohon kerja samanya," tambahnya.
Edy juga menegaskan, jika ada korban terpapar Covid-19 meninggal dunia, maka pihak rumah sakit yang bertanggung jawab untuk penanganan jenazah, termasuk menunaikan Fardu Kifayah (memandikan, mengafani, dan mensholatkan). Sedangkan pemakaman jenazah, menjadi tanggung jawab pemerintah. "Jangan ada yang membuat sulit ataupun menolak proses pemakaman". Ungkapnya. (Al,MP)

Post a Comment